4 Fakta soal Kabinet Jilid II Jokowi-Ma'ruf Amin

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah rampung menyusun Kabinet Kerja Jilid II.  Jokowi mengaku akan segera mengumukan susunan kabinet yang akan membantunya hingga 2024 setelah pelantikan.

Jokowi pun meminta agar publik bersabar menunggu pengumuman kabinet tersebut.

"Siapa-siapa yang akan membantu saya di pemerintahan nanti? Sabarlah. Indonesia ini tak berkekurangan orang-orang hebat dan mampu memimpin kementerian dan lembaga, dan bersedia untuk mengabdi kepada bangsa ini," kata Jokowi.

Para menteri yang bakal membantunya itu, kata Jokowi berasal dari semua bidang profesi.

"Akademisi, birokrasi, politisi, santri, juga TNI dan polisi. Tidak sulit menemukan mereka," kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyebut kabinet periode kedua pemerintahannya akan banyak diisi oleh wajah baru. Namun, dia mengaku tetap akan mempertahankan sejumlah menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019.

"Ya ada lah (yang dipertahankan), yang lama ada. Yang baru banyak," kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu enggan mengungkapkan siapa saja nama baru yang masuk ke kabinet periode kedua. Begitupun saat ditanya soal siapa saja menteri yang akan dipertahankan.

"Belum dihitung persentasenya," ucap Jokowi.

Jokowi pun memastikan akan ada orang asli Papua yang masuk jajaran menteri kabinet periode kedua bersama Ma'ruf Amin.

Namun, Jokowi enggan mengungkapkan berapa tokoh asli Papua yang akan mengisi pos kementerian.

"Saya pastikan ada. Saya pastikan ada. Nanti dilihat," ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat, 11 Oktober kemarin. 

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengaku pihaknya tidak dilibatkan dalam menentukan menteri-menteri di kabinet Jokowi periode dua.

"Kita tidak diikutkan, tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela. Dan kita berharap bahwa memilih yang betul-betul bersih," kata Laode di Gedung ACLC, Kuningan, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. 

Dia menyadari, pemilihan menteri dalam Kabinet Jokowi Jilid Dua merupakan kuasa penuh dari presiden. Bila dilibatkan, peran KPK hanya memberi masukan apabila diminta.

"Kalau kita dimintai kita akan memberikan masukan, kalau tidak tidak papa seperti itu. Kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," ujar dia.

(Reynaldi Hasan)