Menaker Kritisi Empat Isu Ketenagakerjaan di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Pemikiran dan terobosan yang inovatif diperlukan dalam pembangunan ketenagakerjaan, di tengah masifnya perubahan di sektor ketenagakerjaan di dunia saat ini.

Maka, peran pemerintah pusat dan daerah dituntut terus bersinergi agar semua program kerja dan kebijakan yang nantinya diimplementasikan bisa berjalan dengan baik.

Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri saat memberi arahan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Ketenagakerjaan Tahun 2020 dengan tema Membangun Sinergitas Ekosistem Ketenagakerjaan di Tangerang, Banten, Kamis (17/10).

Hanif menyampaikan rapat itu bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang dibiayai melalui Dana APBN dan APBD Tahun 2020.

Hanif memandang perlunya perhatian baik dari pemerintah pusat dan daerah kedepannya terkait empat isu terkait ketenagakerjaan, diantaranya yaitu:

1. Ekosistem Ketenagakerjaan

Kondisi ekosistem ketenagakerjaan menurut dia masih kaku,sehingga berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang tersendat. Ini juga merupakan salah satu penghambat masalah investasi di Indonesia. Hal tersebut tentu perlu adanya sinergi responsif baik dari pusat maupun daerah, agar penciptaan pekerjaan bisa terus tumbuh.

2. Pengembangan Skill

Ketidaksesuaian skill yang ada dipasar kerja berkaitan dengan kolaborasi partisipasi dari dunia usaha. Selain itu juga perlu mendorong daerah agar lebih aktif partisipasinya dalam bersinergi dengan pusat.

3. Ekosistem Kewirausahaan

Terkait hal ini tujuan yang diharapkan yakni bagaimana mereka bisa masuk ke pasar kerja dan bisa berwirausaha. "Kita perlu memberikan ruang bagi para milenial yang dilatih, serta pentingnya penguatan sinergi kepada para UMKM, dan platform digital agar tren ini bisa terus berkembang," kata Hanif.

4. Ekosistem Inovasi

Peran Pemerintah daerah sangat penting ditengah banyaknya kaum milenial kreatif dan produktif di masing-masing daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk terus memberikan dukungan terhadap perkembangan industri kreatif.

Sementara itu, dalam laporan kegiatannya Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar menyampaikan rapat koordinasi membawa semangat, untuk membangun sinergitas antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan program-program ketenagakerjaan.

Harapannya akan semakin terbentuknya sebuah ekosistem ketenagakerjaan yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

(*)