Pelantikan Jokowi-Ma'ruf dan Menanti Kejutan Kabinet Jilid II

Kendati sudah rampung, Jokowi masih memberi sinyal komposisi kabinet jilid II bisa berubah. Pernyataan Jokowi tersebut dilontarkan usai menerima Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Istana Merdeka, Kamis 10 Oktober 2019.

"Iya, mungkin ada pertimbangan masih bisa (susunan kabinet berubah)," ucap Jokowi, Jumat 11 Oktober 2019.

Setelah itu, Jokowi kembali menerima ketum parpol luar koalisi di Istana Merdeka. Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto datang ke istana pada Jumat 11 Oktober 2019. Sementara Ketum PAN Zulkifli Hasan bertemu Jokowi pada Senin 14 Oktober 2019.

Saat bertemu SBY, Jokowi membahas soal politik terkait koalisi. Tetapi menurutnya belum terjadi sebuah keputusan.

"Ditanyakan langsung ke Pak SBY langsung. Ya kita berbicara itu (koalisi) tetapi belum sampai ke sebuah, apa, sebuah keputusan," kata Jokowi.

Saat bertemu Prabowo, Jokowi juga membuka peluang Gerindra bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

"Berkaitan dengan masalah koalisi, tapi untuk urusan satu ini belum final, tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," ujar Jokowi.

Peluang perubahan susunan kabinet memang masih ada. Apalagi Jokowi belum memberikan kepastian kapan dia akan mengumumkannya ke publik.

"Mbok ya sabar, paling sehari-dua hari (setelah pelantikan). Paling lama tiga hari, nanti kan juga tahu," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019.

Jokowi membuka kemungkinan pengumuman menteri bisa dilakukan di hari yang sama dengan pelantikan pada 20 Oktober. Namun, bisa juga sehari setelahnya.

"Kita mungkin bisa Minggu, bisa juga Senin, bisa Selasa," ucapnya.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menerka, pengumuman kabinet baru Jokowi di periode kedua dilakukan pada Rabu 23 Agustus 2019. Hal ini didasarkan adanya agenda pelantikan Kaisar Jepang Naruhito yang akan dihadiri Presiden Jokowi atau Wapres Ma'ruf Amin.

"Saya taruhan hari Rabu karena ada satu variabel yang belum pernah dihitung pengamat politik manapun. Ada pelantikan kaisar baru Jepang pada 22 Oktober 2019, jadi salah satu pimpinan negara pasti ke Tokyo, maka dugaan saya Rabu," kata Qodari dalam acara Polemik MNC Trijaya di Restoran D'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2019).

Dia yakin, sudah ada sejumlah sosok calon menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di saku baju. Hanya saja, mungkin berubah. Hal ini mengacu penetapan calon wakil presiden saat kontestasi Pilpres 2019.

"Nama-nama saya kira sudah clear tapi masih ada kemungkinan berubah, seperti arti dari telepon menggantung di Instagram Jokowi, artinya itu sabar, sabar, sabar," ucap Qodari.

Qodari menduga, menteri yang telah dipilih Jokowi untuk duduk di kabinetnya, sudah disiapkan sebaik-baiknya untuk proses pengumuman. Bahkan, mungkin sudah disiapkan seragam untuk memperkenalkan mereka kepada publik.

"Jadi bukan presiden berpidato, lalu menterinya di rumah seperti zamannya SBY. Kalau Pak Jokowi sudah diberikan persiapan dan seragam, jangan pernah mengharap umumkan kabinet di hari yang sama dengan hari pelantikan karena itu selesainya saja sudah sore," Qadari menandaskan.

Beberapa bulan lalu, Jokowi menyatakan telah merampungkan komposisi kabinetnya di periode kedua. Jokowi menyatakan, kabinetnya akan didominasi kalangan profesional sebanyak 55 persen, sementara menteri dari partai politik sebanyak 45 persen.

Meski demikian, pengamat politik Ray Rangkuti memprediksi kursi menteri Jokowi akan didominasi orang-orang partai. Dia menilai, komposisi kabinet selanjutnya bakal diisi 60 persen tokoh partai politk dan 40 persen dari profesional.

"Saya kira komposisi partai politiknya akan lebih banyak dibandingkan wakil dari non partai," kata Ray saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (18/10/2019).

Angka itu dihitung berdasarkan kursi total perolehan suara dari Koalisi Indonesia Kerja yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP dibagi dengan jumlah anggota kabinet. Karena itu, didapatlah persentase 60 persen.

Sementara itu, jika Partai Gerindra ikut bergabung kemungkinan menteri dari kalangan politisi akan semakin gemuk. Persentasenya menjadi 65 persen berbanding 35 persen. 

"Partai itu akan berhitung dengan kursi di DPR dengan komposisi kabinet yang dia dapatkan. Misalnya PDI Perjuangan 128 kursi. Sedangkan jumlah kabinet yang tersedia ada 34 kabinet setidaknya PDI Perjuangan dapat 6 kursi. Selanjutnya, Partai Golkar dengan suara terbanyak kedua dapat 4 kursi kabinet," jelas Ray.

Menurut Ray, menteri dari kalangan politisi akan optimal, jika hanya memiliki satu induk yaitu Presiden. "Tapi kalau lihat dari pengalaman beberapa waktu lalu anggota kabinet dari partai selalu punya dua kepala. Satunya presiden, satunya partai politik. Kalau belajar dari situ tentunya tidak optimal," ujar Ray Rangkuti.

Melihat ini, Ray menganggap Jokowi sama sekali tidak membuat gebrakan di periode keduanya memimpin Indonesia. Ia justu memandang apa yang dilakukan Jokowi sama saja seperti yang lain. Mestinya Presiden mengajak masyarkat berpartisipasi mengecek rekam jejak 

"Ini sama sekali tak dilibatkan. Jokowi bahkan juga tak mengajak KPK menelisik rekam jejak calon menteri," ucap dia. 

Dia pun menyayangkan langkah Jokowi tidak membuka ke publik siapa tokoh-tokoh yang bakal diangkat olehnya menjadi menteri. Padahal, keterbukaan cukup penting.

"Lihat sekarang sama sekali tidak tahu siapa calon anggota kabinetnya. Seharusnya nama-nama dimunculkan atau dikasih kode sehingga orang bisa kroscek," tutup dia.

Sementara pengamat Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), Roni Tabroni mengatakan, tim Kabinet Kerja II idealnya diisi oleh figur-figur yang tak hanya kuat, tapi juga memiliki kualitas yang hebat.

Apalagi Jokowi sudah memberi sinyal untuk kalangan profesional, yang mendapatkan porsi lebih banyak.

"Presiden Jokowi harus membuktikan kepada publik bahwa dirinya tetap berada pada tracknya sebagai pemimpin yang teguh pada pendiriannya tidak terkooptasi oleh kekuatan parpol yang terus merapat," kata Roni saat dikonfirmasi, Kamis (17/10/2019).

Menurut dia, Kabinet Kerja II Jokowi idealnya adalah kabinet meritokrasi. "Banyak sekali anak bangsa berkualitas dan ahli di bidangnya yang dapat diajak unyuk memperkuat kabinet Jokowi," jelas Roni.

Sementara itu, berdasarkan hasil riset yang dilakukan Alvara Research Center, Tingkat kepuasan tertinggi kinerja Menteri Kabinet Kerja I, diraih oleh kalangan menteri dari profesional, seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, disusul oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Ini artinya publik mengakui kinerja dari menteri dengan latar belakang profesional,” jelas CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali.

Konsistensi Jokowi terhadap komposisi kabinet Jokowi jilid II memang belum bisa dibuktikan. Sebab hingga saat ini, siapa-siapa saja yang akan menjadi pembantu Jokowi di periode keduanya masih misteri.