HEADLINE: Nomenklatur Baru, Kabinet Jokowi Jilid 2 Lebih Ramping dan Efektif?

Sementara ekonom dan analis menilai, gemuk atau kurusnya kabinet baru Presiden Joko Widodo bukanlah sebuah masalah. Koalisi ramping memang lebih ideal, namun koalisi tambun juga punya sisi stabilitas politik jika diisi dengan sosok berkualitas.

"Masalahnya koalisinya cukup besar bahkan partai yang oposisi ingin masuk juga. Saya rasa ini tak bisa dihindarkan juga," ujar Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal kepada Liputan6.com, Selasa (22/10/2019).

Dia mengingatkan, indeks pemerintahan Bank Dunia memasukkan stabilitas politik sebagai satu indikator positif pemerintah. Dia berharap para calon menteri dari partai politik memiliki kualitas mumpuni menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Pasalnya, kementerian di kabinet lalu masih belum terlalu paham soal Revolusi Industri 4.0, seperti Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Kehadiran sosok muda seperti Nadiem Makarim, Wishnutama, dan Erick Thohir diharapkan bisa membawa perubahan positif.

"Di periode pertama suatu hal yang kurang di kabinet Jokowi karena terkait ekosistem 4.0 sendiri masib gagap, masih lempar-lemparan," ujar dia.

Sedangkan ekonom Bank Permata Josua Pardede juga menyebut, koalisi gemuk karena banyak partai politik bukanlah suatu masalah. Hal yang dia tekankan lebih kepada kapabilitas dan kredibilitas menteri.

"Saya pikir kalau dari kalangan politisi profesional kenapa enggak? Asal dia kerja dan punya integritas, bersih dari korupsi," jelas dia.

"Saya pikir sejauh ini orang-orang partai yang dipanggil sudah punya cukup berkompetisi jadi tidak ada masalah," imbuhnya.

Kembalinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan juga disambut baik kedua ekonom. Bagi Josua, kehadiran Sri Mulyani bisa memberikan sentimen positif dari luar negeri yang menantikan sosok yang kredibel dan prudent dalam mengelola APBN.

Terkait rencana Presiden Jokowi memangkas birokrasi menjadi dua level, Rektor UI Ari Kuncoro menilai positif. Lantaran, daya saing RI bahkan tertinggal dengan negara tetangga seperti Singapura.

"Investor itu yang datang banyak bingung karena paraturan yang sifatnya tumpang-tindih," tuturnya di Gedung BEI, Senin (21/10/2019).

Selain itu, dia juga bilang, pemangkasan eselonisasi akan mengerek kemudahan berusaha atau berbisnis di Indonesia (ease of doing business) dengan meningkatkan kepercayaan bagi pelaku bisnis.

"Kan ranking kita masih jauh untuk ease of doing business. Sifat investor itu nyarinya yang deket-deket. Nggak jauh-jauh," ujarnya.

Sementara itu, Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menuturkan, pemangkasan eselonisasi oleh Jokowi akan membantu upaya reformasi struktural, apalagi jika berpengaruh positif terhadap postur belanja fiskal negara.

"Belanja pegawai porsinya lumayan besar yakni 26 persen dari total belanja Kementerian/Lembaga. Setuju kalau birokrasi dipangkas karena itu sumber lambatnya proses perizinan," ujarnya.

Tak hanya periode kedua, Jokowi juga mengubah nomenklatur saat berpasangan dengan Wapres Jusuf Kalla. Kala itu Kementerian Kehutanan digabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup, menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menurut Ketua DPR Puan Maharani, hal itu tidaklah masalah. Karena menjadi kewenangan khusus presiden. "Itu hak prerogatif Presiden," ucap Puan di Kompleks DPR, Jakarta, Senin 21 Oktober 2019.

Untuk periode kedua Jokowi ini, Puan mencontohkan, kementerian yang akan digabung di antaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pendidikan Tinggi (Dikti).

Contoh lain, Kementerian Koordinator Bidang Maritim akan ditambah dengan investasi. Sementara itu, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) akan digabung dengan pariwisata.

Dia menegaskan tidak ada kementerian yang dibubarkan. Yang ada berupa penggabungan. Hal ini, menurutnya bukan hal yang krusial.

"Dalam artian akan ada perpindahan yang besar, sistematis atau kemudian akhirnya mengubah suatu kementerian, tidak. Hanya menggabungkan beberapa kementerian menjadi satu, itu pun tidak dibubarkan," kata Puan.

Menurut dia, perubahan nomenklatur periode kedua ini akan berdampak terhadap komisi-komisi di DPR sebagai mitra kerja pemerintah. DPR dan pemerintah telah menyepakati tentang jumlah komisi.

"Ya sudah disepakati, bahwa komisi yang ada di DPR itu saat ini ada sebelas. Kalau pun ada perubahan nomenklatur kementerian, itu harus disesuaikan dengan komisi-komisi yang ada," jelas politikus PDIP ini.

Sementara itu, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, setidaknya akan ada perubahan pada 10 nomenklatur kementerian di periode kedua pemerintahan Joko Widodo.

"Mudah-mudahan itu tidak ada perubahan lagi. Itu yang diprediksi akan ada nomenklatur baru dari bapak Presiden seperti itu," kata Ngabalin, Senin 21 Oktober 2019.

Mantan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden ini membeberkan, tiga dari 10 nomenklatur adalah kementerian baru. Yakni ada investasi, pemuda dan olahraga serta lingkungan. 

"Sudah ada beberapa nanti itu, umpama seperti masalah investasi, pemuda dan olahraga, masalah lingkungan. Ada juga badan khusus mengenai olahraga dan beberapa yang lain," jelas Ngabalin.

Menurut Ngabalin tidak tertutup kemungkinan akan ada tambahan perubahan nomenklatur kementerian. "Iya masih bisa bertambah," singkatnya.