HEADLINE: 12 Wakil Menteri dan Pangkas Eselon, Jalan Jokowi Bawa Indonesia Maju?

Liputan6.com, Jakarta - - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditemani Wakil Presiden Ma'ruf Amin memperkenalkan 12 nama wakil menteri yang bergabung di Kabinet Indonesia Maju. Pengumuman digelar santai sambil duduk di tangga Istana Merdeka, selepas Salat Jumat, (25/10/2019). Jokowi mengenakan jas hitam mengumumkan satu per satu wakil menteri yang juga duduk lesehan di tangga. 

"Siang hari ini saya dan Pak Wapres ingin mengenalkan, wakil menteri yang telah kita pilih, yang tadi pagi saya sudah satu per satu bertemu dengan beliau-beliau yang akan berikan dukungan pada tugas-tugas menteri," kata Jokowi.

"Menurut saya profilnya sangat bagus, dalam rangka memperkuat Kabinet Indonesia Maju," Jokowi menambahkan.

Jumlah wakil menteri Jokowi bertambah cukup banyak. Pada periode sebelumnya, Jokowi hanya memiliki tiga wakil menteri. 

Menurut Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, pada periode kali ini Jokowi ingin mempercepat kinerjanya, sehingga membutuhkan pembantu yang lebih banyak agar efektif mencapai target.

"Beliau mengharapkan wamen-wamen ini bisa membantu masing-masing. Kalau dilihat dari komposisinya kan menarik banget. Praktisi semuanya, profesional yang ada kekhususan. Misalnya kayak Pak Trenggono keahliannya di korporasi, pembangunan industri. Jadi beliau akan bantu Pak Prabowo dalam upaya industrialisasi pertahanan negara tapi di dalam negeri," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Meski begitu, Fadjroel mengakui Presiden Jokowi memang ingin mengakomodir semua kalangan. Pertama, kata dia, semua putra putri daerah sudah memiliki perwakilan di Kabinet Indonesia Maju seperti dari Papua, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Sumatera. 

"Jadi semuanya sudah lengkap, insya Allah terwakili. Ditambah tadi wamenag kan beliau santri nahdliyin. Saya pikir itu penting dicatat semuanya sudah aman," ujar dia.

Sementara, kata Fadjroel, dari kalangan relawan Jokowi, sudah diwakili oleh Budi Arie Setiadi. Fadjroel klaim semua wakil menteriyang ditunjuk dipastikan sesuai keahliannya. 

"Pak Budi Arie mampu bangun jaringan Projo ke seluruh Indonesia dan itu nanti akan dibutuhkan untuk pembangunan desa, saya pikir itu menarik banget. Jadi praktis ini sebenarnya betul-betul ingin mencerminkan wajah persatuan Indonesia dan wakil-wakil menteri ini betul-betul punya kekhususan membantu para menterinya," ujar dia.

Meski begitu, Fadjroel menegaskan bahwa kursi wakil menteri yang begitu banyak ini bukan untuk bagi-bagi kursi. 

"Tepatnya ini untuk mengambil putra-putri terbaik Indonesia, kemudian yang kedua tepatnya inilah wajah persatuan Indonesia dan sekali lagi tidak pernah ada menteri atau wakil menteri yang visinya di luar Pak Presiden," tandas Fadjroel.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas justru menilai seluruh wakil menteri yang dipilih Presiden Jokowi memiliki kompetensi. Menurut Sirojudin, dengan mengisi wakil di beberapa kementerian ini, tampak jelas bagaimana Jokowi menunjukkan prioritasnya.

"Menurut saya 12 wamen ini sangat kompeten, ditempatkan di kementerian yang tepat dan sesuai target-target pemerintah untuk melakukan penguatan dan pembangunan di sektor-sektor kerja kementerian tersebut," kata Sirojudin kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Misalnya, kata dia, Jokowi menunjuk dua orang sekaligus untuk menjadi wakil menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendampingi Erick Thohir. Keduanya, yakni Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wiryoatmojo dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin.

Kedua tokoh ini, kata Sirojudin, merupakan orang yang pas untuk memenuhi target Jokowi yang ingin menjadi pemain ekonomi global. "Dua wamen BUMN itu orang hebat," ujar dia.

Di tangan Budi, kata Sirojudin, Inalum berhasil merebut 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Sementara Kartika Wiryoatmojo juga memiliki rekam jejak yang baik dan berhasil mengembangkan Bank Mandiri dalam beberapa tahun terakhir.

"Itu orang kuat, Erick Thohir dapat suport dengan 2 wamen yang produktif dan efisien," ujar dia.

Sementara di Kementerian Agama, kata Sirojudin, Zainut Tauhid dinilai dapat melengkapi kekurangan Fachrur Razi. Di mana, Fachrur memiliki kepemimpinan yang kuat secara kelembagaan namun memiliki kekurangan di instansi pendidikan dan ormas islam. Sementara Zainut dapat menutupi kekurangan itu dan membantunya di sektor keagamaan.

Kemudian, lanjut Sirojudin, Angela Tanoesoedibjo sebagai Wakil Menteri Pariwisata dapat mengisi aspek promosi parisiwata. Mengingat, Angela memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan komisaris serta direktur televisi nasional.

"Dia bisa mengisi aspek promosi pariwisata dan soal ekomoni kreatif ini terkait budaya dan inovasi di kalangan muda, tidak hanya menjual objek wisata ciptaan Tuhan, tapi juga butuh inovasi manusia, seperti aspek publikasi dan public relations. Dua-duanya Angela kuat," kata dia.

Sirojudin mengatakan, Surya Tjandra juga memiliki latar belakang pendidikan yang mengagumkan. Dia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mendapat beasiswa untuk meneruskan pendidikannya di bidang hukum untuk program S2 di Universitas Warwick, Inggris dan program S3 di Universitas Leiden, Belanda.

"Dia sangat expert di bidang hukum, doktor di bidang hukum, masternya di Inggris, dia keren sekali. Bisa bantu Sofyan Djalil," ujar Sirojudin.

Kemudian, kata dia, Mahendra Siregar juga dikenal sebagai orang yang punya kompetensi di perdagangan. Selain itu, dia juga seorang diplomat. "Kalau Jokowi ingin memperluas fungsi Luar Negeri dengan perdagangan internasional, maka ini cocok orangnya," kata dia.

Sementara, John Wempi Wetipo dipilih Jokowi sebagai wakil menteri PUPR juga memiliki rekam jejak yang baik sebagai bupati. 

Dengan rekam jejak yang baik, Sirojudin optimis ke-12 wakil menteri Jokowi ini dapat membantu para menteri bekerja efisien dan efektif. 

Namun, kata Sirojudin, berkaca dari masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika ada begitu banyak wakil menteri tetapi kinerja pemerintahan tetap tidak optimal. Sebab terkadang, ada kompetisi antara menteri dan wakil menteri. Akhirnya, pengambilan keputusan jadi lebih lamban.

"Jadi yang harus dipastikan membagi wilayah kekuasaan dari menteri ke wakil menteri. Kalau tidak akan ada kompetisi dan birokrasi tidak akan jalan," tandas Sirojudin.

Hanya untuk Bagi-Bagi Jatah?

Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai penambahan kursi wakil menteri ini untuk mengakomodir semua kalangan yang sudah berjuang untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. 

"Jadi Presiden tak bisa mengakomodir di pos menteri utama, sehingga diakomodir seperti ini," kata Arya kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Arya juga menilai, penambahan Wakil Menteri juga dilakukan untuk bagi-bagi jatah ke partai-partai. "Misalnya PDIP dapat, maka Golkar dapat juga. Kemudian, partai nonparlemen ditambah juga. Ada PSI, ada Perindo juga," ujar dia.

Arya mengingatkan ada beberapa risiko jika kabinet terlalu gemuk. Yaitu, harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar lantaran fasilitas yang diberikan kepada wakil menteri sama dengan menteri. "Gejolak masyarakat kan juga tinggi soal anggaran," kata dia.

Selain itu, bakal menimbulkan masalah koordinasi, di mana ada beberapa kementerian yang tak memiliki tradisi adanya wakil menteri. 

"Itu gimana koordinasi antara Menteri, Wakil Menteri, dan Dirjen-dirjen. Kemudian soal efektivitas. Presiden kan menyampaikan birokrasi yang ramping. Justru ini di lingkaran presiden sendiri, gemuk birokrasinya," kata Arya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: