Muhadjir Effendy Dukung Menteri Koordinator Punya Hak Veto

Sebelumnya, Presiden Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna pagi hari ini. Dalam sidang, Jokowi memberikan arahan kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, mengatakan, salah satu yang disampaikan Jokowi yaitu mengenai hak veto yang diberikan kepada menteri koordinator (Menko). Hak veto bisa digunakan untuk membatalkan kebijakan menteri di bawah Menko yang dianggap bertentangan dengan kebijakan lain.

"Menko itu kata Presiden bisa memveto kebiajakan atau peratuan-peraturan menteri yang dianggap bertentangan dengan kebijakan-kebijakan menteri lain," jelas Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019.

Hak veto, lanjut Mahfud, bisa diterapkan apabila menteri membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan visi Presiden. Apalagi Jokowi sudah menegaskan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden.  

"Kalau dulu karena ego sektoral, para menteri di bawah Menko kalau diundang hanya mengutus eselon I, eselon II. Sehingga ketika itu harus dilaksanakan menterinya merasa tidak hadir. Nah sekarang Presiden mengatakan Menko boleh memveto kebijakan menteri yang ada di bawahnya kalau ia bertindak sendiri," sambungnya.