KPK Belum Terima Laporan Gratifikasi Mulan Jameela

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Mulan Jameela bisa memahami kode etik sebagai penyelenggara negara. Mulan kini bukan hanya seorang selebritas, melainkan anggota DPR Fraksi Gerindra.

"Begini, ketika seseorang jadi pejabat, apalagi anggota DPR RI maka dia tidak terbebas seperti ketika dia menjadi pejabat publik," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019).

Pernyataan Febri ini menanggapi postingan Mulan Jameela di sosial media. Mulan memamerkan tiga kacamata mewah.

"Di aturan kode etik DPR RI juga diatur memprioritaskan pelaksanaan tugas dari DPR RI itu sendiri, dan saya kira ada sejumlah aturan larangan konflik kepentingan, ya ini yang harapannya betul-betul dipahami. Agar pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat itu benar-benar dilaksanakan secara maksimal," kata Febri.

Febri menyarankan, jika penyelenggara negara menerima sesuatu dari seseorang, akan lebih baik dilaporkan kepada KPK. Pelaporan dilakukan 30 hari pasca-penerimaan.

"Jika ragu dengan kategori penerimaan-penerimaan yang terjadi lebih baik segera dilaporkan ke direktorat gratifikasi KPK, bisa datang ke KPK atau bisa melalui surat atau bisa melalui aplikasi. Nanti kami akan beri keputusan paling lambat 30 hari kerja apakah itu penerimaan yang diperbolehkan sehingga jadi milik penerima atau milik negara," kata Febri.