Sukses

Curhat Jokowi Banyak Daerah Minta Pemekaran Wilayah

Menurutnya, bila moratorium tidak dilakukan, imbasnya bakal banyak daerah yang minta dimekarkan. Padahal, tidak semua daerah butuh untuk dimekarkan.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berjanji akan menindaklanjuti usulan pemekaran wilayah di Pegunungan Tengah, Provinsi Papua.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat berdialog dengan perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat Papua di Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, Senin (28/10/2019).

Dalam dialog tersebut, Jokowi menjelaskan bahwa pemekaran wilayah di seluruh Indonesia sedang dalam moratorium atau penangguhan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya usulan pemekaran, baik provinsi maupun kabupaten atau kota.

"Sebetulnya saya ngomong apa adanya, sebetulnya kita kan sudah sampaikan sejak awal kita sudah moratorium tidak ada pemekaran di seluruh Indonesia,” kata Jokowi dikutip dari rilis Biro Pers Sekretariat Presiden, Senin (28/10/2019).

Menurutnya, bila moratorium tidak dilakukan, imbasnya bakal banyak daerah yang minta dimekarkan. Padahal, tidak semua daerah butuh untuk dimekarkan.

"Karena ada 183 pemekaran baik provinsi, kabupaten, maupun kota yang diusulkan kepada saya. Begitu dibuka satu, yang lain pasti ngantri di depan kantor saya setiap hari," sambung dia.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

2 dari 2 halaman

Perjuangkan Pemekaran Pegunungan Tengah

Walau menegaskan adanya moratorium, namun Jokowi mengatakan, khusus untuk wilayah Pegunungan Tengah, Papua, usulan pemekaran wilayah akan ditindak lanjuti.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, hal tersebut akan menjadi pekerjaan rumah baginya setelah pulang dari Papua. 

"Tapi khusus untuk Pegunungan Tengah, jangan tepuk tangan dulu, akan saya tindak lanjuti," ucap Jokowi disambut tepuk tangan para warga.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri PUPR Wempi Wetipo, Plt. Kapolri Komjen Ari Dono, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.