5 Hal Terkait Anggaran Siluman Pengadaan Lem Aibon di RAPBD DKI Jakarta

Anggota DPRD DKI Jakarta, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana mempertanyakan anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem Aibon yang mencapai Rp 82,8 miliar.

Hal ini disampaikan William melalui akun twitternya, @willsarana pada Selasa 29 Oktober 2019 malam. William menulis telah menemukan anggaran aneh pembelian lem Aibon senilai Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?," tulis William seperti dilansir dari Antara, Rabu (30/10/2019).

Dalam unggahan selanjutnya, William berjanji akan membongkar anggaran DKI Jakarta.

"Kalau banyak yang RT (Ret-tweet), besok pagi saya akan buka-bukaan soal anggaran DKI," kata pria yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta ini.

Dilansir dari Antara, berdasarkan laman apbd.jakarta.go.id pagu anggaran lem Aibon itu diusulkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat dengan nama 'Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri' senilai Rp 82,8 miliar.

Dalam rincian kegiatan itu, dijelaskan anggaran sebanyak itu akan digunakan untuk membeli lem Aibon bagi 37.500 orang selama 12 bulan dengan harga satuannya sebesar Rp 184.000.

Dengan demikian, total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 82.800.000.000 untuk pembelian lem yang masuk dalam komponen Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) tersebut.

Penelusuran Liputan6.com, lem aibon ukuran 70 gram dijual dengan harga sekitar Rp 23.000. Sementara lem aibon ukuran 2,5 kg dijual dengan harga berkisar Rp 180.000.

Pemprov DKI Jakarta mulai menyelidiki pihak yang memasukkan pembelian lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar pada pagu anggaran Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat.

"Kami akan cek ke seluruh SDN di Jakarta Barat. Kami revisi usulan anggaran itu terakhir hari Jumat (25/10) malam. Dan sekarang juga akan kami cek kembali keseluruhannya," ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati, seperti dilansir dari Antara, Rabu (30/10/2019).

Susi menduga, ada kesalahan diduga dilakukan oleh petugas saat menginput data terkait pembelian lem Aibon. Ia pun berjanji segera memperbaikinya.

"Ini sepertinya salah ketik. Kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki, " ucap Susi.

Susi menyatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat itu, item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja dan menegaskan tidak ada pengajuan anggaran untuk pembelian lem aibon.

"Itu ATK, tapi kami hanya mengusulkan kertas dan tinta saja," tutur dia.

Pengadaan lem Aibon oleh Dinas Pendidikan untuk anggaran 2020 menuai kritik. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefulloh mengatakan pengadaan Aibon baru dilakukan tahun ini.

Sejatinya, kata dia, tidak ada anggaran untuk lem Aibon dalam pengajuan anggaran Dinas Pendidikan tahun 2019.

"Saya belum hitung. Kebutuhan untuk lem Aibon tahun lalu tidak ada, kalau pun ada tidak sampai segitu," ujar Syaefulloh di DPRD, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Ia tidak menjawab secara tegas saat disinggung ketiadaan anggaran untuk Aibon, namun tahun ini anggaran itu muncul dengan nilai fantastis. Ia hanya menjelaskan munculnya anggaran lem Aibon dan dipublikasikan hanyalah ajuan sementara, sembari meneliti kembali hasil kebutuhan anggaran yang diajukan sekolah.

Dia juga menambahkan selain sifatnya masih sementara dan akan direvisi, sekolah-sekolah tidak ada secara spesifik pengadaan lem Aibon.

Jika hasil inventaris kebutuhan sekolah-sekolah tidak ada lem Aibon, Syaefulloh menegaskan anggaran itu akan direvisi atau dihilangkan.

"Secara real sesuai usulan sekolah tidak ada spesifik untuk Aibon, karena itu angka yang dimasukan sudin akan direvisi," tandasnya.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya mengungkapkan, selain anggaran pembelian lem Aibon Rp 82 milliar, pihaknya menyoroti anggaran pengadaan bolpoin hingga komputer di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. Berapa nilai pengadaannya?

"Anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 milliar, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 milliar di Dinas Pendidikan," kata William dalam keterangan tertulis terkait anggaran lem aibon, Rabu (30/10/2019).

Selain itu, dia mengkritik adanya anggaran beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 milliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

"Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran pemprov selalu mengelak," ucap William.

Dia menilai, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut. Termasuk soal anggaran pengadaan lem Aibon.

"Kalau gubernurnya saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu menahu lagi," jelasnya.