HEADLINE: Anggaran Janggal di APBD DKI Jakarta, Niat Korupsi atau Salah Sistem?

PSI membongkar anggaran janggal dari dokumen rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang diperoleh dari laman apbd.jakarta.go.id pada 11 Oktober 2019. Namun dokumen tersebut sudah diturunkan dan tidak lagi bisa diakses. Kendati, dokumen tersebut telah di-capture atau tangkapan layar.

Berdasarkan dokumen tersebut, pagu anggaran untuk pengadaan lem Aibon diusulkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat dengan nama 'Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri' senilai Rp 82,8 miliar.

Dalam rincian kegiatan, dijelaskan anggaran sebanyak itu akan digunakan untuk membeli lem Aibon bagi 37.500 orang selama 12 bulan dengan harga satuannya sebesar Rp 184.000. Dengan demikian, total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 82.800.000.000 untuk pembelian lem yang masuk dalam komponen Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) tersebut.

Bukan itu saja, PSI juga menemukan anggaran aneh lainnya yang tertuang di rancangan di KUA-PPAS untuk APBD 2020. Pihaknya menyoroti anggaran pengadaan bolpoin hingga komputer di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

"Anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar, dan 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan," kata anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2019).

Selain itu, dia mengkritik adanya anggaran beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 milliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

"Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran pemprov selalu mengelak," ucap William.

Dia menilai, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut. Termasuk soal anggaran pengadaan lem Aibon.

"Kalau gubernurnya saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu menahu lagi," jelasnya.

Hasil tangkapan layar dari website apbd.jakarta.go.id yang diperoleh PSI, tertuliskan jenis bolpoin yang digunakan yakni pen drawing. Rencananya bolpoin dengan anggaran fantastis itu diperuntukkan bagi 98 ribu pegawai.

Dalam data itu juga dituliskan setiap bulan pegawai mendapatkan satu buah bolpoin dengan harga satuan Rp 105.000 selama setahun.

William menilai anggaran janggal tersebut sebagai bentuk ketidakberesan Pemprov DKI Jakarta dalam merancang anggaran. Dia pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi penjelasan secara langsung.

Komisi A DPRD DKI pun memanggil Disdik DKI Jakarta untuk membahas rancangan KUA-PPAS 2020, Kamis (31/10/2019). Rapat tersebut dihujani pertanyaan seputar anggaran aneh dengan nilai fantastis.

Hampir satu jam, anggota komisi secara bergantian mengajukan alasan adanya pengadaan lem Aibon di sekolah Jakarta Barat. Namun, Wakil Ketua Komisi A dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mempertanyakan pengadaan alat peraga berupa pasir untuk tingkat SMK.

"Kalau masih data yang kemarin (belum ada revisi) banyak banget, tinta printer Rp 105 miliar untuk penyediaan operasional SDN Jakarta Timur. Terus ada lagi alat peraga pasir 55 ribu sekian untuk SMK negeri teknologi," ujar Anggara.

Politikus PSI itu mempertanyakan relevansi alat peraga pasir untuk tingkat SMK teknologi. Sepengetahuannya, alat peraga pasir tidak ada di tingkat itu.

"Ini untuk apa? Alat peraga untuk SMK?" cecar dia.

Meski tidak menjawab rinci, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan menjawab bahwa ada kebutuhan SMK berupa pasir sebagai alat peraga.

Ketua Komisi A Imam Satria menimpali agar penyusunan usulan anggaran sedianya berkaca pada kebutuhan sekolah tahun sebelumnya. Sehingga, kata dia, dalam mengisi komponen tidak 'blunder' terlebih anggaran dianggap aneh bagi penerima.

Politisi Gerindra itu juga mengatakan kegiatan pengisian kebutuhan seperti ini bukan hal baru, melainkan rutinitas.

"Ini kan kegiatan rutinias. Emang pagunya berubah? Kan tinggal menyesuaikan jumlah siswa," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons polemik lem Aibon cs masuk rancangan KUA-PPAS untuk APBD DKI 2020 yang dikritik PSI. Anies mengklaim, sudah mengkaji dan menegur anak buahnya yang membuat anggaran janggal tersebut sebelum disorot PSI. Anies justru menyindir PSI mencari panggung di kasus tersebut.

"Sebelum mereka (PSI) ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal). Saya sudah bicara sebelumnya dan kami kaji. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (ini saatnya) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Anies mengaku memang sengaja tak membuka anggaran-anggaran janggal itu lantaran tidak mau mencari perhatian publik dan tengah fokus memperbaiki sistem penganggaran.

"Loh kalau saya itu bukan begitu. Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian. Saya sering bicarakan, orang ngomong itu ada tiga pilihan, menyelesaikan masalah, kedua memperumit masalah, atau ketiga mengaktualisasi diri. Nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah," kata Anies.

Menurut Anies, kejanggalan anggaran kerap terjadi setiap tahun. Mantan Mendikbud itu menyatakan, penyebab utama berulangnya anggaran aneh karena sistem digital e-budgeting yang tidak pintar.

"Saya cek, jadi tiap tahun selalu muncul angka yang aneh-aneh. Kalau sistemnya smart maka dia akan melakukan kalkulasi, kegiatan A B C D E F G, itu enggak logis kalau dilakukan dengan angka yang tidak proporsional," kata Anies.

Anies menyebut masalah sistem ini telah berlangsung sejak pemerintahan gubernur sebelumnya. Sistem elektronik APBD Pemprov DKI pertama kali dibentuk pemerintahan Gubernur Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat pada 2012.

"Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini," ucapnya.

Agar masalah seperti ini tidak kembali terjadi, Anies berjanji akan menuntaskan reformasi sistem menjadi smart system. Dengan begitu, sistem akan secara otomatis menolak verifikasi jika data dalam algoritma tidak sesuai. Proyek smart system tersebut ditargetkan Anies akan terlaksana pada 2020.

"Sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi komponen, dia harus ngasih komponen yang relevan, dia harus mengisi dengn isian yang nyambung, kalau tidak, ditolak oleh sistem," kata Anies menandaskan.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Susi Nurhati berjanji akan menyelidiki temuan anggaran janggal berupa pengadaan lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar untuk sekolah dasar di Jakarta Barat. Dia menduga, ada kesalahan yang dilakukan petugas saat menginput data.

"Ini sepertinya salah ketik. Kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki, " ucap Susi, Rabu (30/10/2019).

Susi menyatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat, item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja dan menegaskan tidak ada pengajuan anggaran untuk pembelian lem aibon.

"Itu ATK, tapi kami hanya mengusulkan kertas dan tinta saja," tutur dia.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat mengatakan, tidak ada usulan pengadaan lem Aibon dari sekolah se-Jakarta Barat. Kendati demikian, Syaefulloh menuturkan kepastian itu masih menunggu hasil input dari pihak sekolah.

"Data sementara tidak ada sekokah yang mengajukan lem Aibon," ujar Syaefulloh saat melakukan konferensi pers di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Dia menjelaskan, dicantumkannya mata anggaran lem Aibon di Disdik DKI hanya sementara, dan jika dalam rapat dengan anggota dewan kebutuhan itu tidak disetujui maka akan ditiadakan.

Kendati demikian, munculnya lem Aibon dalam pengusulan awal anggaran masih dipertanyakan banyak pihak. Menjawab itu, Syaefulloh menuturkan saat mengisi jenis atau kebutuhan sekolah, dinas asal mengklik item yang masuk ke dalam kategori kebutuhan sekolah, tanpa mempertimbangkan relevansi.

Hal itu dilakukan oleh dinas guna memenuhi pagu anggaran yang telah ditetapkan. Ia kembali berdalih proses pengusulan anggaran tersebut masih bersifat sementara. "Ini masih sementara," tukasnya.

Kasubag Tata Usaha Sudin Pendidikan Jakarta Barat Wilayah I Sudarman mengakui asal pilih ketika memasukkan lem Aibon dalam dokumen rancangan KUA-PPAS 2020.

Dia menjelaskan, saat menginput data tersebut, Sudin Pendidikan Jakarta Barat harus mengisi data anggaran setelah menerima pagu anggaran dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

Namun, saat itu sekolah-sekolah di Jakarta Barat belum mengunggah rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Sementara data itu harus diunggah dalam sistem e-budgeting sebelum akhir Juli 2019. Namun, Sudarman menolak disebut terburu-buru ketika mengisi data anggaran tersebut.

"Input itu kan saat kita menyusun anggaran kan perlu mengalokasikan dulu BOP (Biaya Operasional Pendidikan) sementara sebelum RKAS disusun sekolah sesuai kebutuhan. Itu kan Sudin boleh ngeklik satu rekening dua rekening dan seterusnya," dalih Sudarman.

Mengingat nantinya anggaran tersebut akan diganti sesuai dengan RKAS yang dilampirkan masing-masing sekolah, Sudarman lantas asal pilih dalam memasukan nama rekening dan terpilihlah lem Aibon.

"Karena menurut saya yang simple begitu karena ke depannya pasti diubah. Karena memang bukan kebutuhan. Misalnya saya cantumkan pulpen pun. Pulpen kok Rp 82 Miliar, buat apa?" ujar Sudirman.

Kepala Bappeda DKI Jakarta, Sri Mahendra menyatakan belum pernah mengunggah KUA-PPAS untuk APBD 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id. Dia menyebut pengunggahan dokumen akan dilakukan setelah disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.

"KUA-PPAS belum pernah di-upload, yang akan kami upload itu adalah dokumen yang sudah punya kekuatan (hukum)," kata Mahendra di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Karena hal itu, dia menilai adanya kebocoran data bila dokumen rancangan KUA-PPAS sempat muncul di website milik Pemprov DKI. "Kalau ada yang bisa menemukan alamatnya itu, saya juga tidak tahu, karena itu masalah barangkali ada sistem yang bocor dan juga bug," ujar dia.