Soal Anggaran Bengkak, DPRD DKI: Yang Salah SDM, Kok Sistemnya?

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan adanya anggaran-anggaran yang dianggap aneh di rancangan KUAPPAS lantaran sistem yang ada saat ini, yakni sistem digital mamun tidak pintar.

Saat ini, kata Anies, pihaknya tengah menyiapkan sistem baru untuk mengupgrade sistem e-budgeting menjadi lebih smart.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edy Marsudi menyebut kesalahan bukan pada sistem melainkan PNS yang menginput data.

"Yang harus diperbaiki itu SDMnya, bukan sistemnya. Kok malah sistemnya yang salah?," kata Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, apabila ada kekurangan dalam sistem seharusnya Bappeda bisa memperbaiki. Ia mengingatkan, kesalahan input data anggaran seperti Aibon itu mutlak karena kesalahan SDM bukan sistem. "Bappedanya benerin, sisir tugasnya," ucapnya.

Sementara anggota DPRD DKI dari PSI William Aditya Sarana menyatakan sistem e-budgeting DKI saat ini justru sudah paling mutahir dan smart. "Menurut saya sistem e-budgeting di DKI salah satu yang paling mutakhir. Kalah memang ada kecacatan dalam sistem dan Gubernur menyadari itu, segeralah perbaiki karena beliau sudah dua tahun menjabat," tegasnya.

Sebelumnya, Anies mengakui selain sistem yang kurang maksimal, ada juga beberapa dinas yang teledor asal memasukan komponen anggaran dengan dalih hal tersebut akan dibahas bersama dewan dalam rapat KUA-PPAS.

Namun Anies menampik keteledoran seperti itu berpotensi adanya permainan anggaran jika tidak diteliti.

"Tidak. Karena dokumen itu dikeluarkan maka jadi kelihatan semua kan, itu biasanya dibahas di dewan nanti, kalau sudah pembahasan di dewan itu sudah dikeluarkan semua," tandasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini: