Silat Lidah Anies Baswedan dan Anak Buah soal Anggaran APBD DKI 2020

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai anggaran fantastis masih terjadi karena sistem digitalisasi yang ada hanya manual, tidak dilengkapi pengecekan.

Seharusnya, kata Anies, dibuat smart system yang memiliki algoritma sehingga bisa mendeteksi anggaran janggal.

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Itu tinggal dibuat algoritma saja, if itemnya itu jenisnya aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harusnya ditolak itu sama sistem," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

Anies menyebut masalah sistem ini telah berlangsung sejak pemerintahan gubernur sebelumnya.

"Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini," ucap dia.

Karena hal itu, Anies menyebut pihaknya akan membuat sistem pengecekan secara otomatis. Menurut dia, nantinya akan mempermudah pemimpin DKI Jakarta selanjutnya.

"Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai di Januari, kan ada nanti rembuk Musrenbang," jelas Anies.

Sebagai informasi, sistem elektronik APBD Pemprov DKI pertama kali dibentuk pemerintahan Gubernur Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat pada 2012.

Anies mengaku pihaknya memang tak membuka anggaran-anggaran janggal itu lantaran tidak mau mencari perhatian publik dan tengah fokus memperbaiki sistem penganggaran.

"Loh kalau saya itu bukan begitu. Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian. Saya sering bicarakan, orang ngomong itu ada tiga pilihan, menyelesaikan masalah, kedua memperumit masalah, atau ketiga mengaktualisasi diri. Nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah," kata Anies.

Anies mengaku dirinya telah memanggil sejumlah dinas yang mengusulkan anggaran-anggaran yang dinilainya masih janggal.

"Karena itu saya panggil, saya koreksi satu per satu. Jadi anda sudah lihat forum (pengarahan terkait KUA PPAS), hanya bedanya saya memang tidak umumkan," tutur dia.

Tak hanya soal sistem, Anies juga mengatakan ada beberapa dinas yang teledor asal memasukan komponen anggaran dengan dalih hal tersebut akan dibahas bersama dewan dalam rapat KUA-PPAS.

Namun, Anies menampik keteledoran seperti itu berpotensi adanya permainan anggaran jika tidak diteliti.

"Tidak. Karena dokumen itu dikeluarkan maka jadi kelihatan semua kan, itu biasanya dibahas di dewan nanti, kalau sudah pembahasan di dewan itu sudah dikeluarkan semua," kata dia.

Untuk itu, lanjut Anies, agar masalah seperti ini tidak kembali terjadi, dia berjanji akan menuntaskan reformasi sistem menjadi smart system.

Yang artinya, kata dia, sistem akan secara otomatis menolak verifikasi jika data dalam algoritma tidak sesuai. Smart system tersebut ditargetkan Anies akan terlaksana pada 2020.

"Sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi komponen, dia harus ngasih komponen yang relevan, dia harus mengisi dengan isian yang nyambung kalau tidak, ditolak oleh sistem," tandas Anies.

Anies juga membalas kritik Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait anggaran janggal 2020. Dia mengatakan, telah mengkaji dan menegur anak buahnya tentang anggaran janggal 2020. Anies menuding PSI sebagai partai baru masuk Kebon Sirih tengah mencari panggung dan beratraksi.

"Sebelum mereka (PSI) ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal). Saya sudah bicara sebelumnya dan kami kaji. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (ini saatnya) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi," ujar Anies.

Seperti diketahui, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta melalui anggotanya, William Aditya Sarana menyoroti sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang janggal. William mengkritik kejanggalan itu melalui akun Twitternya.

Anggaran yang menjadi sorotan PSI dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020, mulai dari anggaran Rp 82,8 miliar untuk pengadaan lem aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, pengadaan pulpen sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan. Lalu, ada beberapa unit peladen senilai Rp 66 miliar dianggarkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Sementara itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaku ada kesalahan pengisian data yang dilakukan pegawai di dokumen rancangan KUA-PPAS 2020 terkait anggaran lem Aibon.

"Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki," kata Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati saat dihubungi di Jakarta.

Susi menyatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat itu, item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja. Dia menegaskan tidak ada pengajuan anggaran untuk pembelian lem Aibon.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefulloh mengatakan tidak ada usulan pengadaan lem Aibon dari sekolah se-Jakarta Barat.

Kendati demikian, dia mengungkapkan, kepastian itu masih menunggu hasil input dari pihak sekolah.

"Data sementara tidak ada sekolah yang mengajukan lem Aibon," kata Syaefulloh.

Dia menjelaskan, dicantumkannya mata anggaran lem Aibon di Dinas Pendidikan hanya sementara dan jika dalam rapat dengan anggota dewan kebutuhan itu tidak disetujui, maka akan ditiadakan.

Soal lem Aibon dalam pengusulan anggaran yang diajukan, Syaefulloh menuturkan saat mengisi jenis atau kebutuhan sekolah dinas asal mengklik item yang masuk ke dalam kategori kebutuhan sekolah, tanpa mempertimbangkan relevansi.

Reporter : Fellyanda Suci Agiesta

Sumber : Merdeka