Wakil Ketua MPR Minta Larangan ASN Pakai Cadar Tak Dikaitkan dengan Agama

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah meminta masyarakat tidak mengaitkan wacana larangan cadar di kementerian atau lembaga pemerintahan, dengan agama tertentu.

"Pelarangan cadar terhadap ASN jangan dipandang sebagai bentuk pelarangan umat beragama dalam menjalankan akidahnya masing-masing," ujar Ahmad Basarah di Nusa Dua, Bali, Senin (4/11/2019).

Dia meminta wacana pelarangan penggunaan cadar bagi aparatus sipil negara (ASN) harus diletakkan dalam bingkai Indonesia sebagai negara demokrasi yang beradasarkan azas hukum.

"Oleh karena itu, pelarangan penggunaan cadar haruslah dibaca sebagai kewenangan setiap kementerian atau lembaga untuk menciptakan uniform atau seragam bagi ASN di kementerian dan lembaganya masing-masing," kata Ahmad Basarah.

Menurut politikus PDIP itu, wacana pelarangan penggunaan cadar merupakan kewenangan kepala kementerian atau kepala lembaga tertentu untuk menciptakan ketertiban di lingkungan instasinya.

"Saya kira kalau kita bersepakat bahwa setiap kementerian dan lembaga itu memang sudah diserahi wewenang oleh peraturan perundang-undangan, maka seyogyanya aturan tersebut dipatuhi tanpa membuat penafsiran-penafsiran lain yang dapat membuat terjadinya situasi psikologi sosial yang seakan-akan mengaitkan apalagi membenturkan antara pemerintah atau kementerian dan lembaga tersebut kepada ajaran agama tertentu," kata dia.