Koalisi Masyarakat Antikorupsi Sampaikan Kekhawatiran UU KPK

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyampaikan kekhawatiran pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai perubahan Undang-Undang KPK. Mereka berdiskusi dengan pimpinan dan sejumlah komisioner KPK di Gedung Merah Putih, Senin (4/11/2019).

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menyampaikan keprihatinan atas diterbitkan UU KPK yang baru. Menurut dia, ke depan pemberantasan korupsi di Indonesia sangat suram.

"Dengan segala kesuraman itu, kami sharing kira-kira apa yang bisa barangkali dilakukan agar kita tidak benar-benar terpuruk. Mungkin teman-teman, kita semua juga belum terlalu merasakan karena baru beberapa minggu, tapi lihat saja nanti bentar lagi begitu banyak kekalutan yang akan dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi, tidak hanya oleh KPK tapi oleh kami semua," ujar dia.

Karena itu, Bivitri mengatakan, ia bersama pimpinan KPK memikirkan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hal ini.

"Kira-kira hal-hal apa saja yang bisa disinergikan untuk mengatasi persoalan bangsa ini ke depannya," ucap dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: