Semangat Kader PPP di Sulteng Menurun

Liputan6.com Palu: Akhir-akhir ini semangat kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Sulawesi Tengah semakin menurun. Demikian dikatakan Ketua DPW PPP Sulteng Asgar Djuhaepa di Palu, Sulteng, Sabtu (9/6).

"Gejala itu secara khusus terjadi di tingkat pengurus, mulai dari wilayah sampai ranting," kata Asgar pada pembukaan Musyawarah Kerja Wilayah I PPP Sulteng..

Musyawarah tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Polisi Dewa Parsana, dan sejumlah pimpinan partai politik di daerah itu.

Salah satu indikator penurunan semangat kader partai tersebut, kata Asgar, menurunnya perolehan kursi di DPRD provinsi dan sejumlah kabupaten/kota. "Partai perlu mencari terobosan melalui musyawarah kerja kali ini," tegasnya.

Menurut Asgar, target PPP ke depan cukup besar yakni mewujudkan 12 juta kader partai secara nasional. Target itu sekaligus akan menempatkan PPP di posisi ketiga pada Pemilu 2014.

Sementara target se-Sulawesi Tengah, Asgar mengatakan, PPP akan membentuk 120 ribu kader untuk membesarkan partai belambang Ka`bah tersebut. Untuk mencapai target itu peran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sangat penting sebagai jembatan penghubung antarkepentingan partai di tingkat ranting dan anak ranting.

Agar mengatakan, DPC merupakan institusi partai yang menghubungkan kepentingan partai di tingkat atas dan tingkat bawah. DPC memiliki peran penting dalam membangun karakter partai di masa depan.

"Dari 11 kabupaten/kota dan provinsi di Sulawesi Tengah, PPP hanya berhasil meraup 21 kursi di DPRD, dua di antaranya di DPRD Provinsi. Hasil perolehan kursi PPP pada Pemilu 2009 menurun drastis dibanding Pemilu sebelumnya yang mencapai lima kursi," jelasnya.

Dikatakan Asgar, kursi terbanyak yang berhasil diraih PPP di tingkat kabupaten yakni Donggala dan Tolitoli, masing-masing tiga kursi. "Selebihnya hanya dua dan satu kursi di setiap kabupaten/kota," katanya.

Menurut Asgar, Mukerwil PPP kali ini akan menetapkan program strategi menghadapi pemilu 2014, program kaderisasi berbasis daerah pemilihan, dan rekomendasi eksternal dan internal.(ANT/SHA)