Menkeu Sebut Ada Desa Fiktif Telan Dana Desa, Ini Respons Mendes

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, baru mendengar adanya desa fiktif yang belakangan telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah. Kabar itu baru ia dengar setelah pembentukan Kabinet Indonesia Maju.

Menanggapi hal itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar membantah, terkait adanya desa fiktif yang telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah.

"Dari telaah kita, ada desa yang memang penduduknya sudah enggak ada. Jadi, bukan hantu dalam artian ada dana ke sana," kata Abdul di Kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Ia pun memberi contoh, desa yang kini sudah tiada atau hilang di daerah Jawa Timur. Hilangnya desa atau daerah itu karena terdampak atau terkena lumpur Lapindo.

"Ada desa yang memang harus eksodus (penduduknya), harus hilang dan tidak ada dana desa yang mengalir ke sana," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan menindaklanjuti temuan desa fiktif yang belakangan telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah. Dia pun mengaku baru mendengar adanya desa-desa tak berpenghuni tersebut setelah pembentukan Kabinet Indonesia Maju.

"Kami mendengarnya sesudah pembentukan kabinet dan nanti akan kami investigasi," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua Relawan Projo Budi Arie Setiadi mendatangi istana bersamaan dengan pengumuman nama Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju. Ia digadang-gadang bakal menjadi Wakil Menteri Desa dan PDTT.

2 dari 2 halaman

Gandeng Kemendagri

Sebagai tindak lanjut, pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri akan mengembangi temuan desa-desa tersebut. Sebab, kehadiran desa fiktif itu membuat dana transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat selama ini menjadi tidak tepat sasaran.

"Jadi kita akan lihat karena berdasarkan mekanisme seperti yang dikatakan tadi, sebetulnya ada mekanisme untuk pembentukan desa dan identifikasi siapa, pengurusnya dan lain lain," kata dia.

"Pokoknya kita akan lihat seluruh prosedurnya supaya jangan sampai ada statement seperti itu yang kemudian menimbulkan persoalan jumlah desanya berapa, lokasinya di mana dan bagaimana transfernya," sambung Sri Mulyani.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com