Mahfud: Presiden Jokowi Bukan Menolak Perppu KPK

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, sampai sekarang Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak pernah menolak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk Undang-undang KPK.

"Presiden itu belum memutuskan mengeluarkan Perppu atau tidak mengeluarkan Perppu. Jadi berita yang menyatakan Presiden menolak mengeluarkan Perppu itu kurang tepat," ucap Mahfud di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Dia menuturkan, dirinya sudah berbicara dengan Presiden Jokowi. Karena itu, memilih menunggu hasil yang ada di Mahkamah Konstitusi.

"Saya sudah bicara dengan Presiden. Biarlah diuji dulu di MK. Nanti sesudah MK, kita pelajari apakah keputusan MK itu, memuaskan atau tidak, benar atau tidak. Nanti kita evaluasi lagi," jelas Mahfud.

"Kalau perlu Perppu, ya kita lihat. Kan benar kan? Kan masih ada uji materi sekarang, terus mau ditimpa? Menurut Presiden kurang etis," lanjut Mahfud Md.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Setidaknya 3 tokoh negara menolak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK.

2 dari 2 halaman

Hormati Pertimbangan Jokowi

Mahfud pun meminta semua pihak sekarang harus menghormati apa yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi.

"Kita harus hargai pendapat presiden," pungkasnya.

Diketahui, Presiden Jokowi memilih menunggu hasil gugatan di Mahkamah konstitusi tentang Undang-undang KPK. Sebelum mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Mahfud MD
Tokoh
Politikus, ilmuwan, tokoh agama. Guru Besar Tata Negara UII, mantan anggota DPR, mantan Ketua Konstitusi,
Lihat Selengkapnya
Mahfud MD
Perppu KPK