Jokowi Minta Pembuat Desa Fiktif Segera Ditangkap

Jokowi Pimpin Sidang Kabinet — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Topik Sidang Kabinet Paripurna tersebut yakni Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan Persiapan Implementasi APBN 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya mengusut pihak-pihak yang diduga membuat desa fiktif agar mendapat dana desa dari pemerintah. Jokowi juga memerintahkan agar pelaku segera ditangkap.

"Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkep ya," ucap Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

Jokowi mengatakan, bahwa Indonesia adalah negara besar yang memiliki 514 kabupaten/kota dan 74.800 desa. Dia mengakui tak mudah untuk mengelola puluhan ribu dana desa.

"Tetapi kalau informasi benar ada desa siluman, itu mungkin hanya desanya hanya pakai plang saja tapi desanya enggak (ada). Bisa saja terjadi, karena sekali lagi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah sebuah pengelolaan yang tidak mudah," kata Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, Sri Mulyani meminta pengawasan terhadap penyaluran dana desa pada tahun 2020 untuk diperketat

2 dari 2 halaman

Temuan Desa Fiktif

Rapat Perdana, Sri Mulyani - DPR Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana 2020 — Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (4/11/2019). Rapat membahas mengenai evaluasi kinerja 2019 dan rencana kerja 2020. (Liputan6.com/JohanTallo)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan menindaklanjuti temuan desa fiktif yang belakangan telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah. Dia pun mengaku baru mendengar adanya desa-desa tak berpenghuni tersebut setelah pembentukan Kabinet Indonesia Maju.

"Kami mendengarnya sesudah pembentukan kabinet dan nanti akan kami investigasi," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11).

Sebagai tindak lanjut, pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri akan menyambangi temuan desa-desa tersebut. Sebab, kehadiran desa fiktif itu membuat dana transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat selama ini menjadi tidak tepat sasaran.

"Jadi kita akan lihat karena berdasarkan mekanisme seperti yang dikatakan tadi, sebetulnya ada mekanisme untuk pembentukan desa dan identifikasi siapa, pengurusnya dan lain lain," kata dia.

"Pokoknya kita akan lihat seluruh prosedurnya supaya jangan sampe ada statement seperti itu yang kemudian menimbulkan persoalan jumlah desanya berapa, lokasinya di mana dan bagaimana transfernya," sambung Sri Mulyani.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Desa Fiktif
Dana Desa