Penunjukan Sosok Kabareskrim Harus Terhindar dari Intervensi Politik

Liputan6.com, Jakarta - Jabatan Kabareskrim Polri kosong setelah ditinggalkan Jenderal Idham Azis yang dipercaya menjadi Kapolri menggantikan Tito Karnavian. Jabatan strategis itu dinilai sangat vital karena menjadi salah satu wajah Polri yang bersinggungan langsung dengan layanan publik.

Direktur Imparsial Al Araf meminta, pemilihan sosok yang dipercaya sebagai Kabareskrim harus terhindarkan dari intervensi politik. Hal itu juga berlaku dalam sistem promosi dan karir di tubuh Polri dan TNI.

Ia mengemukakan dalam negara demokrasi, kontrol sipil terhadap TNI dan Polri harus dilakukan secara demokratis. Namun, pimpinan Polri dan TNI juga harus diberi ruang untuk menata sistem promosi dan karir di institusinya secara independen dan profesional.

“Harus dihindari intervensi politik yang terlalu dalam ke tubuh TNI dan Polri. Karena hal itu akan membuka peluang terjadinya politisasi. TNI/Polri harus netral dan bersikap independen. Karena itu, pergantian Kabareskrim perlu memperhatikan merit system,” kata Al Araf kepada Liputan6.com, Rabu (6/11/2019).

Al Araf menekankan, konsistensi penggunaan sistem merit penting dikedepankan. Selain mendorong upaya profesionalisme, sistem promosi dan mutasi di tubuh Polri akan menjadi lebih akuntabel dan transparan.

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.

“Dengan demikian, merit system harus menjadi rujukan utama dalam menyeleksi sosok perwira tinggi yang akan menjabat pos Kabareskrim,” sambungnya.

Saksikan video pilihan berikut ini: