4 Perintah Jokowi Genjot Pembangunan dan Investasi

Hingga di penghujung tahun 2019, masih ada proses e-tendering atau lelang elektronik yang belum selesai. Tercatat, tender di sektor konstruksi total Rp 31,7 triliun yang masih berproses.

"Ini tinggal November, Desember masih e-tendering. Meski tahu ada yang cepat, tapi apakah seperti ini mau kita teruskan? Rp 31 triliun e-tendering bener bisa cepat. Tapi ini urusan konstruksi. Mau manggil siapa kontraktornya?" ujar Jokowi saat membuka Rakornas LKPP di JCC Senayan Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jokowi mengatakan, pengerjaan konstruksi tidak bisa dikerjakan buru-buru dan asal kebut. Sebab, ini akan berdampak terhadap kualitas bangunan.

"Akhirnya apa? Ya, kualitasnya pasti jelek, jembatan ambruk. November masih tender gimana? SD (Sekolah Dasar) ada yang ambruk, gedung (ambruk) karena kerjanya cepet-cepatan dan masuk hujan, musim hujan," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta kementerian/lembaga pada tahun depan untuk bergerak cepat dalam menjalankan proyek-proyek melalui sistem e-tendering. Jokowi ingin di penghujung tahun tidak ada lagi lelang yang masih berproses.

"Mindset harus diubah. Bulan Januari, ayo langsung main di tahun awal, kerja enak, kualitasnya pasti baik, kontraktornya juga tidak dikejar-kejar, kaya dikejar-kejar hantu," kata Jokowi.

Masalah perizinan usaha dan investasi di Tanah Air juga menjadi sorotannya. Jokowi berharap aturan mengenai omnibus law atau skema penyatuan sejumlah aturan yang terkait mengenai perizinan usaha dapat segera disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dengan begitu, segala perizinan usaha dan investasi di Tanah Air diharapkan ke depan makin membaik.

"Kita coba ke DPR yang perlambat kecepatan kita bangun negara ini akan kita pangkas. Doakan, disetujui dewan (omnibus law)," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jokowi mengatakan sejauh ini para pembantunya di pemerintahan sudah membedah sebanyak 74 Undang-Undang yang nantinya akan direvisi secara bersamaan. Dari 74 aturan tersebut akan dilebur menjadi satu undang-undang saja.

"Kalau kita urus satu, dua, tiga aja enggak dapat. 74 kita kumpulkan kita ajukan dalam omnibus law," kata dia.

Presiden Jokowi meminta para direksi perbankan nasional untuk juga turun ke pelosok daerah seperti dirinya. Jokowi menilai, daerah wilayah timur Indonesia juga membutuhkan bantuan bank nasional.

"Pak Dirut, Pak Direksi tolong datangi. Ini loh Indonesia. Oh ternyata Indonesia tidak hanya Sudirman, Thamrin. Tapi ada Nduga, Wamena, Yahukimo, memerlukan sentuhan semuanya," ujar Jokowi saat sambutan dalam pembukaan Indonesia Banking Expo 2019 di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jokowi mengatakan bahwa saat ini banyak usaha kecil menengah, khsusunya di daerah terpecil yang membutuhkan bantuan modal dari bank nasional. Dia sendiri mencatat setidaknya ada 60 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan sentuhan modal.

"Kawal mereka yang mikro dan kecil-kecil ini. Gede banget jumlahnya, data saya, ada 60 juta (UMKM). Berikan. Jangan yang ngurus hanya BRI saja. Yang lain, urus itu yang kecil-kecil yang ada di daerah, pelosok," jelas dia.

Untuk itu, dia meminta agar sejumlah bank nasional memperluas jangkauannya ke masyarakat dengan membuka cabang salah satunya, di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya. Jokowi ingin pelaku dunia perbankan jug memerhatikan rakyat kecil.

"Jangan hanya berkantor di Jakarta saja. Buka (kantor) cabang di Wamena," ucap dia.

Jokowi juga meminta jajarannya mengusut pihak-pihak yang diduga membuat desa fiktif agar mendapat dana desa dari pemerintah. Jokowi juga memerintahkan agar pelaku segera ditangkap.

"Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkep ya," ucap Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

Jokowi mengatakan, bahwa Indonesia adalah negara besar yang memiliki 514 kabupaten/kota dan 74.800 desa. Dia mengakui tak mudah untuk mengelola puluhan ribu dana desa.

"Tetapi kalau informasi benar ada desa siluman, itu mungkin hanya desanya hanya pakai plang saja tapi desanya enggak (ada). Bisa saja terjadi, karena sekali lagi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah sebuah pengelolaan yang tidak mudah," kata Jokowi.

(Reynaldi Hasan)