Istana Tegaskan Mantan Napi Tak Bisa Jadi Dewan Pengawas KPK

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menegaskan, bahwa calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bersih dari tindak pidana umum maupun korupsi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

"Dewas (Dewan Pengawas) Pasal 37 itu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," ujar Fadjroel saat dikonfirmasi, Jumat (8/11/2019).

Dia menjelaskan tim internal seleksi dewan pengawas KPK yang diketuai Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ini tengah menampung masukan dari sejumlah tokoh. Fadjroel memastikan bahwa Jokowi akan memilih dewan pengawas berdasarkan kriteria yang tercantum dalam UU KPK yang baru disahkan.

"Presiden mengatakan bahwa kita akan memilih yang betul-betul kredibel, terbaik, kompeten, dan profesional. Berdasarkan UU KPK Nomor 19 tahun 2019 maupun politik hukum dari pemerintah," tuturnya.

Adapun politik hukum pemerintah, kata dia, yaitu antikorupsi. Untuk itu, Fadjroel menjelaskan mantan napi yang pernah menjalani masa hukuman penjara paling singkat lima tahun, tidak bisa menjadi Dewan Pengawas KPK, khusunya terpidana kasus korupsi.

"(Kriteria dewan pengawas) Mereka tidak pernah jalani tindak pidana. Tentu yang pernah menjalani pidana korupsi secara khusus diperhatikan," ucap Fadjroel.