Revitalisasi JPO, Pemprov Kembali Pakai Dana KLB

JPO Sudirman Tanpa Atap — Pejalan kaki melintas di jembatan penyeberangan orang (JPO) yang tidak beratap di jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (6/11/2019). Pemprov DKI melalui Dinas Bina Marga mencopot atap JPO Sudirman agar pejalan kaki dapat menikmati pemandangan gedung-gedung pencakar langit. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Revitalisasi jembatan penyeberangan orang (JPO) Jalan Sudirman rencananya menggunakan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB). JPO itu di antaranya yakni depan Hotel Le Meridien, Universitas Atmajaya dan Dukuh Atas.

"Nanti kita pakai dana KLB," kata Kepala Dinas Bina Marga, Hari Nugroho saat dihubungi, Senin (11/11/2019).

Rencananya revitalisasi itu dilaksanakan pada akhir November 2019 dan diperkirakan selesai pada Maret 2020. JPO itu rencananya mendapatkan sejumlah fasilitas mulai dari lift hingga lampu pencahayaan.

Sebelumnya, tiga proyek Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) berkonsep modern diresmikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Lokasinya berada di kawasan Polda Metro Jaya, Gelora Bung Karno, dan Senayan.

Pembangunan tiga JPO menghabiskan dana Rp 53 miliar. Dananya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tetapi memanfaatkan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Dengan dana KLB proses perencanaan, pengerjaan hingga pembangunan diserahkan ke pihak swasta. Sejak era Anies, bukan kali ini saja proyek yang diresmikannya menggunakan dana KLB.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Belakangan JPO yang ada di jalan Jend. Sudirman, Jakarta menjadi perbincangan warganet. Katanya sih, JPO ini masuk kategori instagramable. Bener gak ya?

2 dari 2 halaman

Revitalisasi Trotoar

Sebelumnya, revitalisasi trotoar di sepanjang Jl Thamrin-Sudirman juga menggunakan dana KLB dari tiga perusahaan yakni PT MRT, PT Kepland Investama, dan PT Mitra Panca Persada.

"Anggaran total saat ini tersedia, dua perusahaan (PT Kepland Ibvestama dan PT Mitra Panca Persada) itu ya, sekitar Rp 180 miliar, gross, kotor ya, termasuk pajak-pajak, itu Rp 180 miliar," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI, Yusmada Faizal Samad, pada Maret 2018 lalu.