Top 3 News: Reaksi Prabowo saat Diminta Ungkap Anggaran Pertahanan Secara Terbuka

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri rapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senin (11/11/2019). Dalam rapat itu Prabowo sempat memaparkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan.

Setelah Prabowo memaparkan visi dan misinya, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon dari Fraksi PDIP melakukan interupsi. Dia meminta Prabowo memaparkan anggaran pertahanan.

"Ini dukungan anggarannya seperti apa karena di sini ada. Tolong disampaikan. Jadi ini menjadi bahan kita, bahasan di dalam rapat kita hari ini," kata Effendi.

Prabowo menjawab pertanyaan Effendi. Dia merasa soal anggaran sebaiknya dibahas secara tertutup. Tetapi Effendi merasa tidak perlu dibahas secara tertutup, sebab, anggaran yang dicantumkan Prabowo adalah anggaran pertahanan yang sudah disahkan dalam APBN.

Selengkapnya...

Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan, presiden Jokowi hingga saat ini belum memutuskan untuk mengeluarkan Perppu KPK atau tidak. Dia menyatakan, Jokowi bukan tidak akan menerbitkan Perppu melainkan masih menundanya.

Mahfud menyatakan, peluang Perppu KPK masih terbuka lebar pasca putusan MK.

Dalam kacamata hukum, Mahfud mengatakan memang tidak ada salahnya menerbitkan Perppu di tengah proses MK. Hanya, menurut Mahfud, Presiden Jokowi memiliki pandangan etik tersendiri bahwa tak elok membuat tumpang tinduh aturan hukum antara satu dan lainnya.

Selengkapnya...

Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD prihal surat pencegahan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Sihab yang tak sampai di meja kerjanya.

Menurut dia, surat itu sebenarnya sudah lama ada dan tak diberikan. Sebab, Rizieq masih menghormati dan menjaga martabat bangsa Indonesia.

"Maka perlu kami sampaikan bahwa surat tersebut sudah lama ada, namun selama ini Habib Rizieq menjaga martabat negara Indonesia dalam hubungan dengan pihak kerajaan Saudi," katanya saat ditemui di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Ia menambahkan, petinggi FPI itu tak ingin NKRI terganggu karena hal ini. Namun, Slamet meminta pemerintah mengembalikan hak Rizieq sebagai warga negara Republik Indonesia.

Selengkapnya...