Agus Rahardjo: Personel Ditambah, KPK Dapat Fokus ke Kasus Besar

OTT Bupati Pakpak Bharat, KPK Tunjukan Barang Bukti Suap — Ketua KPK Agus Rahardjo saat memberi keterangan terkait OTT Bupati Pakpak Bharat Sumatera Utara, Remigo Yolanda Berutu di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (18/11). KPK menetapkan tiga tersangka termasuk Remigo Yolanda Berutu. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi perihal penambahan personel untuk diperbantukan di seluruh inspektorat pemerintah daerah. Hal ini agar KPK dapat lebih memperkuat bidang pencegahan.

"Mudah-mudahan ini akan memperkuat pencegahan dari awal, sehingga mendeteksi dan mengingatkan inspektorat. Misalnya ada penyalahgunan kekuasaan kewenangan dan juga kerugian negara," kata Agus dalam diskusi panel Forkopimda Kemendagri di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Selain itu, penambahan 46 ribu personel ini juga diharapkan Agus dapat meminimalisir tindakan operasi tangkap tangan atau OTT. Karena menurutnya, ke depan KPK akan lebih konsen pengusutan kasus besar .

"Mudah-mudahan dengan itu OTT berkurang, pencegahan menonjol, dan KPK dapat fokus ke kasus besar," lanjut Agus.

Penambahan personel ini seiring dengan aturan Kementerian Dalam Negeri dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Selain berterima kasih atas kunjungan Kapolri, Ketua KPK Agus Rahardjo berharap janji Kapolri segera terwujud.

2 dari 2 halaman

Bentuk Penguatan Agar Lebih Independen

Bahas Sinkronisasi, Kapolri Temui Pimpinan KPK — Pimpinan KPK Agus Rahardjo (kanan) dan Kapolri Jenderal Idham Azis (kiri) usai menggelar pertemuan tertutup di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Pertemuan membahas sinkronisasi antara Kepolisian dengan KPK. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

PP tersebut sebagai bagian dari upaya penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ada di pemerintah daerah agar lebih independen. Hal ini sesuai rekomendasi KPK kepada Presiden.

"Rekomendasi KPK agar APIP dapat lebih independen, efektif dan optimal dalam mengawasi perangkat daerah," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar dalam siaran tertulisnya, Minggu, 3 November 2019.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Agus Rahardjo