Ahok ke BUMN, Demokrat Singgung Status Eks Napi Ahok

Liputan6.com, Jakarta Partai Demokrat angkat bicara mengenai rencana Kementerian BUMN menggandeng Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjadi pejabat BUMN.

Wakil Ketua Demokrat Syarif Hasan menyatakan ada aturan bahwa seorang mantan narapidana tidak bisa menjadi pejabat pemerintah.

"Kalau saja sekarang ini pilkada sudah ada pandangan dari KPU bahwa eks narapidana tak boleh, dan itu kan sudah pernah dilakukan. Jadi saya memberi contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu betul-betul harus selektif," kata Syarif di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (14/11/2019).

Ia menyebut pemerintah seharusnya tidak menggandeng seseorang menjadi pejabat hanya karena alasan dukungan dan parpol saja.

"Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya, ataupun dari partai saya atau darimanapun, manakala berbicara kepentingan negara dan bangsa, banyak faktor yang harus dipertimbangkan," ujarnya.

Syarif mengingatkan perlunya melihat integritas dan juga tingkah laku seseorang sebelum menjadi pejabat.

"Pertama dalam mengangkat pejabat pemerintah ya, tentunya banyak kriteria yang harus diperhatikan, salah satunya menyangkut masalah integritas, behavior juga pertimbangan," kat Syarif.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: