Sukses

Di Rakornas, PKS Tegaskan Jadi Oposisi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Sohibul menjelaskan keputusan itu diambil dari hasil keputusan Badan Pekerja Majelis Syura atau DPTP. Kemudian disetujui oleh Majelis Syura.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan partainya akan tetap berada di barisan oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Keputusan itu sudah diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS di Hotel Bidakara, Kamis (14/11/2019).

Sohibul menjelaskan keputusan itu diambil dari hasil keputusan Badan Pekerja Majelis Syura atau DPTP. Kemudian disetujui oleh Majelis Syura.

"Yaitu Majelis Syura menerima dan menegaskan apa yang sudah menjadi keputusan yang diambil oleh Badan pekerja Majelis Syura atau DPTP PKS akan tetap di luar pemerintaha Pak Jokowi," Kata Sohibul.

Dia pun menjelaskan tiga alasan mengapa PKS berada di luar pemerintahan. Pertama karena menjaga kepantasan dalam demokrasi.

"Saya memberikan paling tidak tiga alasan kenapa PKS ingin tetap di luar. Pertama, ini yang sangat gampang, yaitu kita ingin menjaga kepantasan demokrasi. Rasanya aneh bila di negara yang sudah menetapkan bahwa sistem politiknya adalah demokrasi lalu semua jadi bagian dari pemerintahan enggak ada yang check and balances," ungkapnya.

Alasan selanjutnya, Sohibul ingin memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Pembelajarannya adalah dalam kompetisi lumrah ada yang menang dan kalah.

"Yang namanya kontestasi pasti ada yang menang dan kalah maka bagi yang kalah dalam hal ini kita di 02 maka kita harus memberikan kesempatan kepada yang menang untuk menjalankan pemerintahan, lalu kita gimana? Kita jalankan sebagai check and balances dan berusaha keras ambil hati masyarakat mudah-mudahan 2024 kita yang menang insyaAllah," ungkapnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Check and Balances

Alasan terakhir karena mayoritas pendukung ingin ada partai yang mengawasi pemerintahan. Maka dari itu, PKS menutuskan tetap berada di luar pemerintahan.

"Masyarakat ingin agar pemerintah ini ada yang awasi dan check and balances. maknanya ada yang di luar pemerintah PKS dengar ini," ucapnya.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com