Bantu Jokowi, KPK Berkomitmen Perangi Mafia Hukum

KPK Tetapkan Korporasi Jadi Tersangka TPPU Kasus Bupati Kebumen — Jubir KPK Febri Diansyah memberi keterangan terkait dugaan TPPU di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/5). KPK menjerat korporasi dengan sangkaan TPPU berkaitan dengan kasus yang menimpa Bupati Kebumen Mohamad Yahya Fuad. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan siap mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan memberantas praktik mafia hukum. Menurut KPK, praktik mafia hukum adalah masalah yang serius.

"Kami sambut baik konsep dari Presiden terkait dengan tindakan memerangi praktik mafia hukum," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (15/11/2019).

Febri mengatakan, lembaga antirasuah siap jika Jokowi membutuhkan bantuan mencegah terjadinya praktif mafia hukum. Tak hanya itu, KPK juga siap bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lain, di antaranya Polri dan Kejaksaan untuk menindak para pelaku.

"KPK tentu secara kelembagaan kalau ada kebutuhan-kebutuhan melakukan pencegahan terkait dengan hal itu atau bahkan tindakan-tindakan lain, misalnya ada kebutuhan bagi Presiden untuk membuat sebuah task force atau instruksi langsung kepada Kapolri atau instruksi kepada Jaksa Agung maka KPK sebenarnya bisa berkontribusi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK," kata Febri.

KPK menilai mafia hukum merupakan tindak pidana fatal yang membuat tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Selain itu, praktik mafia hukum ini menurut KPK bisa menghambat investasi.

"Kalau ada praktik mafia hukum maka kepastian hukum akan sulit sekali terwujud, dan kalau kepastian hukum tidak terbentuk maka itu dapat berimplikasi pada keraguan para investor untuk meletakkan modalnya atau berusaha di Indonesia, dan juga menyebabkan praktik-praktik korupsi yang lain," kata Febri.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, dua pegawai yang dianiaya tersebut datang ke lokasi rapat antara Pemprov dan DPRD Papua yang tengah membahas APBD 2019.

2 dari 2 halaman

Hukum Dibajak Mafia

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan aparat hukum tidak boleh dibajak oleh mafia demi kelancaran program-program pemerintah.

"Saya ngomong apa adanya, jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progresnya, perkembangannya, menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi," kata dia, dalam sambutan pembukaan rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta pada Kamis.

Menurut dia, hukum harus menjamin keberanian para investor, pelaku usaha dan industri untuk berusaha di Tanah Air.

Jokowi menjelaskan aparat penegak hukum harus mendukung program-program strategis pembangunan. Ia meminta aparat meninjau permasalahan hukum yang mengaitkan program-program pembangunan.

"Jangan sampai para mafia yang menggigit dan menghadang program pembangunan justru terus berkeliaran, enggak. Ini harus kita balik hal ini," kata Jokowi.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi