Pemkot: ERP di Tangerang Baru Kajian BPTJ 

Liputan6.com, Tangerang - Pemerintah Kota Tangerang memastikan peraturan electronic road pricing (ERP) masih pada tahap kajian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Pihaknya belum mendapat pemberitahuan atau undangan untuk pembicaraan lebih lanjut.

"Baru sebatas kajian BPTJ  dan itu belum dibicarakan lebih lanjut," ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Wahyudi, Jumat (15/11/2019).

Meski begitu, memang peraturan atau rencana penerapan ERP itu adalah aturan pemerintah pusat. Namun, Wahyudi menginginkan adanya pertemuan untuk pembahasan secara teknis.

Kemudian harus juga dibicarakan kondisi sosial yang akan terjadi bila penerapan ERP itu akan terjadi. Sebab, bila memang ERP itu diterapkan di daerah perbatasan, harus ada sarana dan prasarana penunjang.

"Transportasi yang ada harus cukup untuk menuju ke sana, kondisi infrastrukturnya, marka lalu lintas, penataan simpang, dan lainnya," tutur Wahyudi.

Jangan sampai ketika ERP tersebut diterapkan muncul masalah baru, bukan malah menyelesaikan permasalahan lalu lintas yang ada. Sehingga sangat amat diperlukan pembahasan lanjutan antara pemerintah pusat, BPTJ dan daerah-daerah perbatasan ibukota.

Saksikan video pilihan di bawah ini: