Sukses

Fahmi Idris Tak Setuju Pemilihan Ketum Golkar Secara Aklamasi

Menurut Fahmi, Airlangga dan Bambang Soesatyo punya kompetensi memimpin partai beringin dan memiliki konsep memajukan Golkar.

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Senior Partai Golkar Fahmi Idris menyatakan tidak setuju jika pemilihan calon ketua umum Partai Golkar di Munas dilakukan secara aklamasi. Fahmi lebih setuju para kader bebas memilih kandidat ketua umum.

"Saya termasuk yang kurang setuju kepada aklamasi. Biarkan saja siapa memilih calonnya dan bebas saja. Saya yang kurang setuju. Tapi kan saya tidak bisa menentang," kata Fahmi di Jenggala Center, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

Fahmi enggan komentar lebih jauh apakah kubu Airlangga Hartarto menjalankan skenario aklamasi. Menurutnya, tiap calon ketua umum Golkar punya strategi masing-masing.

"Kalau ada yang beranggapan begitu tanyakan saja kepada dia (Airlangga) dan ya kemungkinan juga benar. Sebaliknya dari pihaknya saudara Bamsoet (Bambang Soesatyo) berpikir yang sama mengenai hal itu," ucap dia.

Menurut Fahmi, Airlangga dan Bambang Soesatyo punya kompetensi memimpin partai beringin dan memiliki konsep memajukan Golkar.

"Kedua-duanya punya konsep itu untuk memajukan Golkar, yang saya perhatikan selama ini. Di samping itu keduanya juga punya kemampuan untuk memajukan Partai Golkar," tandas Fahmi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

4 Calon Ketua Umum

Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Nurson Wahid memastikan pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar, awal Desember 2019 mendatang tidak hanya diikuti oleh satu kandidat ketua umum.

"Melihat dinamika di Rapim, dipastikan di Munas tidak akan ada calon tunggal. Setidaknya akan ada 4 calon yang muncul, yaitu Airlangga Hartarto, Indra Bambang Utoyo, Ridwan Hisyam, Bambang Susatyo," ucap Nusron Wahid di Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Bahkan, dia meyakini jumlah kandidat ketua umum akan terus bertambah. Tidak hanya empat, bahkan bisa lebih dari itu. 

"Saya yakin juga akan muncul calon-calon lain. Dipastikan tidak calon tunggal. Kalau tidak calon tunggal bagaimana akan aklamasi?" ucap Nusron.

Dia pun melihat sejauh ini ada upaya sangat sistematis untuk mengarahkan agar di Munas tidak ada pemilihan. Padahal tatacara pemilihan pimpinan partai sudah diatur dalam ART, pasal 50. Pemilihan harus dilaksanakan secara langsung oleh peserta munas, dan melalui 3 tahap; penjaringan, pencalonan dan pemilihan.

Darimana tahu kalau cuma calon tunggal? Wong tahapannya belum dilalui. Tahap penjaringan saja belum. Kok seakan akan sudah penetapan," ucap dia.

Dia pun optimis, Munas Golkar Desember mendatang akan menghasulkan kepemimpinan yang baik, dan membawa perubahan bagi Golkar ke arah yang lebih baik.

“Kami optimis DPD II dan silent majority nanti akan menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani dan perubahan kepemimpinan partai yang akan membawa partai lebih baik, dinamis dan progresif," ucap Nusron.

 

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka