HEADLINE: Larangan Pamer Kemewahan, Fenomena Hedonisme di Kehidupan Polisi?

Kapolri Jenderal Idham Azis menjelaskan maksud larangan anggota Polri pamer kemewahan di lingkungan kedinasan maupun ruang publik.

Di depan komisi III DPR RI, Idham menyebut larangan yang tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/30/XI/HUM.3.4/2019/DIVPROPAM tentang peraturan disiplin anggota Polri itu, harus dimulai dari sekarang dan dari Polri.

"Ditujukan memang agar kita-kita sebagai aparat mulai dari diri kita. Kita berharap bawahan berubah, kalau kita komandan-komandan tidak berubah itu percuma. Dan saya harus mulai dari diri saya,” kata Jenderal Idham di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (20/11/2019).

Idham menyatakan, gaya hidup sederhana akan dia mulai terapkan dari dirinya dan keluarganya. Ia berharap, seluruh anak buahnya dapat mengikuti.

"Berapa gaji kita, kalau kita harus mulai itu dari saya dan dari keluarga. Kalau hari ini mulai, besok 36 jajaran ikut. Besoknya 24 Kapolda itu ikut. tiga bulan kemudian seluruh kombes. Itu yang saya maksud revolusi mental. Harus kita mulai itu," jelas Idham.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengakui semua kebijakannya tidak dapat menyenangkan semua pihak, termasuk kebijakan pelarangan gaya hidup mewah. Namun, itulah bukti komitmen Polri.

"Tidak semua kebijakan bisa memuaskan. Saya harus mulai. Ini saya bicara di depan anggota dewan yang terhormat, kalau saya tidak komit maka bisa menghukum dan mengevaluasi saya. Itu komitmen," tambahnya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menambahkan, surat telegram rahasia tersebut memang berangkat dari keresahan yang muncul di internalnya. 

"Pelayanan masyarakat di semua sektor. Semua elemen, semua lapisan, masyarakat atas, profesional, tokoh, maupun masyarakat paling bawah, dia sama. Untuk itulah Bapak Kapolri menekankan kita tidak boleh hedon. Kita pelayan masyarakat, kita dicontoh, dilihat, bahkan ditauladani," tutur Iqbal (20/11/2019).

Hal yang paling khusus adalah tampilan anggota di sosial media. Polisi diwajibkan menahan diri untuk memamerkan barang berharga yang dimiliki. 

"Polisi harus bersahaja, kalau misalnya dia ekpose di media sosial, selfie hal-hal humanis, itu bahkan mendapat reward. Tetapi menampilkan sepeda motor Harley, mobil, walaupun itu minjam tapi persepsi publik sangat negatif. Untuk itulah Pak Kapolri melakukan limitasi batasan kepada seluruh anggota," jelas dia.

Iqbal menegaskan, Polri akan menindak tegas anggota yang tidak mengindahkan instruksi ini.  

"Apabila melanggar kita akan periksa. Terbukti, benar, kita tindak sesuai mekanisme. Bisa sampai ancaman kurungan demosi sampai ancaman jabatan," kata Iqbal.

Langkah Kapolri Jenderal Idham Aziz mengeluarkan telegram larangan hidup mewah kepada jajarannya, mendapatkan dukungan sejumlah pihak.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, aturan tersebut dikeluarkan agar tidak dapat menimbulkan kecemburuan pada publik.

"Ya itu bagus sekali. Supaya tidak menimbulkan kecemburuan kemudian juga menimbulkan ketidakpuasaan masyarakat," kata Ma'ruf di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Rabu (20/11/2019).

Dia mengimbau agar instansi lain dapat meniru peraturan tersebut. Sehingga pegawai bisa memiliki nilai kesederhanaan.

"Kalau perlu ditiru oleh instansi dan lembaga-lembaga lain, itu bagus sekali. Kesederahanaan," ungkap Ma'ruf.

Apresiasi juga disampaikan anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Menurut Arsul aparat sipil negara, termasuk anggota Polri tidak patut untuk memamerkan kemewahan.

"Kita apresiasi perintah Kapolri tersebut. Sesungguhnya gaya hidup mewah itu memang tidak patut dipamerkan oleh aparatur negara manapun baik sipil, Polri maupun TNI," ujar Arsul, Rabu (20/11/2019).

Dia mengatakan, kalau ada aparatur negara yang memamerkan hidup mewah, apalagi melalui media sosial, publik pasti mempertanyakan asal kekayaan tersebut.

"Karena begitu ada aparatur negara yang hidupnya mewah bahkan dipamerkan via medsos maka pertanyaan masyarakat yang pertama adalah dari mana ia memperoleh kemewahan itu. Bisa jadi yang bersangkutan dari keluarga berada atau keluarganya punya usaha, tapi ini tetap tidak pas," ucapnya.

Arsul menilai, gaya hidup sederhana memang harus dikampanyekan oleh semua kalangan.

"Secara keseluruhan gaya hidup sewajarnya ini memang sudah seharusnya kita kampanyekan untuk semua kalangan," kata dia.

Arsul menambahkan, surat Kapolri Idham tersebut akan semakin baik jika diikuti dengan imbauan bagi anggota Polri agar melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

"Karena itu berkaitan ya. Jadi kalau bisa juga ini diimbau," sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa menambahkan, adanya larangan gaya hidup mewah oleh Kapolri akan mendapat protes dari istri para polisi.

"Jujur aja toko bermerk sepi, itu berarti banyak kepolisian yang beli. Tapi berkah bagi kita suami, tidak dirongrong istri," ujarnya.

Desmond menegaskan, Kapolri harus bisa memastikan konsistensi aturan yang dibuat dalam surat telegram tersebut.

"Patut kita apresiasi dan harus dijaga konsisten ke depan," pungaskanya.