Kapolri Idham Azis Dicecar soal Kelakuan Kapolres yang Minta Proyek

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mencecar Kapolri Jenderal Idham Azis tentang adanya kapolres yang meminta proyek di daerah.

Hal tersebut disampaikan Trimedya saat rapat kerja bersama Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Trimedya mulanya mengungkit pernyataan Presiden Jokowi bahwa ada oknum penegak hukum yang melakukan pemerasan di daerah. Menurutnya, hal tersebut bukan cuma rumor.

Apalagi, Kapolri Jenderal Idham Azis sampai mengeluarkan surat edaran supaya kapolres tidak minta proyek.

"Tolong dicek apakah jalan perintah Kadiv Propam itu dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi, Kapolda, Kapolres jangan menyusahkan Bupati, itu memang fakta yang tak terbantahkan," ujar Trimedya.

Legislator asal Sumatera Utara itu mengungkapkan, banyak kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan mengeluhkan praktik tersebut. 

"Sehingga bagi gubernur dan kepala daerah yang lain, bupati, wali kota ada anggaran APK, aparat penegak hukum, bahkan ada alokasi proyek sekian untuk kapolda sekian, kapolres sekian dari total ini. Nah itu bagaimana," jelas Trimedya.

Dia meminta, Kapolri Jenderal Idham Azis mengecek langsung adanya temuan ini. Trimedya meminta, dalam rapat kerja berikutnya, Idham bisa melaporkan hasil dari kebijakan yang melarang kapolres meminta proyek.

"Apalagi tahun depan mulai anggaran baru, gubernur, bupati, walikota, masih ada enggak itu," kata Trimedya.

Dia juga sempat menyinggung surat edaran Idham terkait aparat Polri tidak pamer kemewahan.

"Jadi kami usulkan Pak Sigit (Kadiv Propam) ini ke daerah juga ngecek bila perlu Kapolrinya badannya seperti ini, lihat Kapolda, Kapolres yang perutnya buncit itu suruh kurusin, jangan cuma soal kemewahan," kata Trimedya.

Saksikan video pilihan berikut ini: