Irjen Firli Dapat Kenaikan Pangkat Sebelum Jadi Ketua KPK

Calon Pimpinan KPK Irjen Pol Firli Bahuri menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Para capim KPK mempresentasikan makalah dengan tema yang ditentukan saat uji kelayakan dan kepatutan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pemeliharaan Kemanan (Kabarhakam) Polri Irjen Firli Bahuri menghadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/11/2019). Dia tak datang sendiri. Dia datang bersama para perwira tinggi TNI-Polri lainnya yang akan mendapat kenaikan pangkat.

"Kami Pati Polri dan TNI menghadap Presiden terkait kenaikan pangkat TNI dan Polri," kata Firli usai bertemu Jokowi, Selasa.

Ketua KPK terpilih itu akan mendapat kenaikan pangkat menjadi komisaris jenderal bintang tiga. Dia mengatakan Jokowi menyampaikan beberapa tantangan yang harus dihadapi TNI-Polri ke depan.

"Yang paling penting dalam menghadapi tantangan apa pun, TNI dan Polri harus solid. Kita mendukung sepenuhnya situasi politik yang aman, kondusif, keamanan terjamin sehingga investasi bisa tumbuh," ujar dia.

Usai pertemuan ini, Firli menyebut Jokowi hanya tinggal menerbitkan keputusan presiden terkait kenaikan pangkat perwira tinggi TNI-Polri saja. Nantinya, keppres itu akan disampaikan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Irjen Pol Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK tanpa voting. Nama Firli sudah jadi kontroversi sejak muncul di publik.

2 dari 2 halaman

Tak Lama Menjabat

Firli mendapat kenaikan pangkat setelah dilantik sebagai Kabarhakam. Sebelumnya, Firli adalah Kapolda Sumatera Selatan.

Firli tak akan lama menjabat Kabarhakam, sebab dia akan dilantik sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 pada Desember 2019.

Meski begitu, Firli menyatakan dia memiliki sejumlah hal untuk dikerjakan. Salah satunya, menjamin akuntabilitas kinerja Baharkam serta menghadapi beberapa agenda nasional seperti, Pilkada 2020.

"Dalam waktu dekat kita akan menghadapi agenda nasional antara lain PON di Papua, Nataru, Pilkada 2020, dan itu harus disiapkan semua. Gagal dalam merencanakan, sama dgn berencana untuk gagal. Maka jangan sampai gagal dalam merencanakan," jelasnya.