Gebrakan-Gebrakan Mengejutkan Menteri BUMN Erick Thohir

Menteri BUMN Erick Thohir kembali menjadi perhatian berbagai kalangan. Kali ini Erick secara mengejutkan memberhentikan seluruh pejabat eselon I di Kementerian BUMN.

Perombakan di struktur Kementerian BUMN bakal dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Setelah sebelumnya mengangkat dua Wakil Menteri, kini giliran jajaran Eselon I.

Setidaknya semua eselon I yang sebelumnya membantu Rini Soemarno selama memimpin BUMN akan dipindahkan. Keseluruhannya diarahkan untuk mengisi pos Direksi di beberapa BUMN.

"Betul (SK keluar hari ini)," kata salah satu Eselon I Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro kepada Liputan6.com, Senin, 18 November 2019.

Wahyu sendiri saat ini masih menjabat sebagai Deputi Usaha Agro dan Farmasi Kementerian BUMN. Dari informasi yang diterima Liputan6.com, Wahyu sendiri nantinya akan ditempatkan menjad Wakil Direktur Utama (Wadirut) PT Pegadaian (Persero).

Tak hanya Wahyu, Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro direncanakan mengisi jabatan sebagai Wadirut Pupuk Indonesia Holding Company. Edwin Hidayat Abdullah bakal sebagai Wadirut PT Angkasa Pura II (Persero), dan Hambra bakal mengisi Wadirut PT Pelindo II (Persero).

Sementara itu, Aloysius Kik Ro bakal menjadi Dirut Danareksa Sekuritas, Gatot Trihargo bakal menjadi Wadirut Perum BULOG, dan Fajar Harry Sampurna akan menjadi Dirut PT Barata Indonesia (Persero).

Dilansir dari Merdeka.com, penilaian untuk pegawai-pegawai di bawah tingkat tersebut juga akan segera dilakukan. Menteri Erick menyatakan, hal ini dilakukan semata-mata agar jabatan di kementerian dapat diisi orang-orang yang tepat.

"Untuk mengelola aset Rp 8.200 triliun, saya perlu teamwork yang kompak, diisi orang yang bukan hanya cerdas, namun berakhlak baik. Saya akan berupaya agar mereka yang berada di lingkungan BUMN adalah orang-orang dengan integritas tinggi dan komitmen kuat," imbuh Erick Thohir.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai, hal ini dapat menguatkan kementerian. Selama ini, menurut dia, masih ada sejumlah sektor yang belum mendapat penyegaran, sehingga rawan korupsi. 

"Ya, ini bagian dari 'bersih-bersih' rezim BUMN lama karena dianggap lemah dalam pengawasan BUMN, sehingga marak korupsi," tutur Bhima kepada wartawan, Selasa, 19 November 2019.

Selain itu, Bhima juga menilai perombakan struktural ini dapat meningkatkan kinerja BUMN dan relasinya dengan sektor swasta yang selama ini jarang dilibatkan dalam program kerja.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menunjuk dua Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Kartika Wirjoatmajo (Tiko) dan Budi Gunadi Sadikin (BGS). Keduanya akan membantu Menteri BUMN Erick Thohir,pada hari, Senin,25 Oktober 2019.

Menurut Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan, selama ini memang belum ada pemerintahan yang memiliki dua wakil menteri.

Bos-bos perusahaan besar ini menerima perintah Jokowi untuk membantu Menteri BUMN, yang sekarang diduduki oleh Erick Thohir. Di kalangan pengusaha, nama mereka sudah sangat familiar, demikian pula dengan perjalanan kariernya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir Erick Thohir telah menetapkan pembagian tugas Wakil Menteri dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN I, yakni Budi Gunadi Sadikin membina BUMN sektor farmasi, jasa survei, energi, pertambangan, industri strategis, dan media.

Sedangkan Wamen BUMN II, yakni Kartika Wirjoatmodjo membina BUMN sektor industri agro, kawasan, logistik, pariwisata, jasa keuangan, konstruksi, jasa konsultan, sarana dan prasarana perhubungan.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pembagian itu dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian BUMN, khususnya terkait pembinaan.

Dia mengemukakan pembagian sektor BUMN yang dibina oleh masing-masing Wamen ditetapkan melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-263/MBU/10/2019 tentang Pembagian Badan Usaha Milik Negara yang Dikoordinasikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara.

"Hal ini sudah disepakati bersama, sehingga masing-masing Wamen dapat bersinergi dengan baik dan mengakselerasi tugas-tugas yang sudah diberikan," kata Erick Thohir dikutip dari Antara, Senin, 04 November 2019.

Erick Thohir belakangan mengundang beberapa tokoh ke kantornya. Dikabarkan dirinya tengah mencari orang untuk menjadi bos di beberapa perusahaan BUMN.

Salah satu yang dipanggil Erick Thohir adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dia bertemu dengan Erick, Rabu, 13 November 2019 lalu.

Datang berkemeja batik cokelat gelap, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku ditawari Erick Thohir untuk menduduki posisi di salah satu BUMN.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan negara memiliki 142 perusahaan sedang membutuhkan figur pendobrak seperti Ahok. Oleh karena itu, Ahok dipandang cocok untuk memimpin perusahaan pelat merah.

"Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak. Tidak artinya salah dan benar, tapi untuk mempercepat dari pada hal-hal yang sesuai diarahkan. Yaitu satu, bagaimana menekan daripada energi. Juga bersama membuka lapangan kerja dengan cara berpartner," jelasnya.

Kabar Ahok bakal menjadi bos salah satu BUMN kemudian menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan dalam beberapa hari terakhir. Ada yang pro dan ada pula yang kontra.

Tidak hanya Ahok yang dipanggil, nama-nama tokoh lainya juga ikut dipanggil untuk menduduki kursi empuk di salah satu perusahan BUMN. Di antaranya ada Chandra Hamzah, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Sandiaga Uno, mantan wakil gubernur DKI Jakarta.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan melakukan pembenahan internal BUMN sebagai fokus kerjanya.

"Target kerja nanti ada beberapa tahun ke depan, yang penting sekarang BUMN fokus kepada hal yang hari ini dibutuhkan, yaitu lebih banyak di dalam negeri. Banyak hal yang harus diperbaiki saat ini," ujarnya di Jakarta, Senin, 11 November 2019.

Erick mengakui, banyak BUMN yang harus "disembuhkan" dari "penyakitnya", seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) dan lainnya. Dalam hal ini, pembenahan direksi jadi hal yang penting dalam menyehatkan BUMN tersebut.

Seluruh pengangkatan jajaran direksi, lanjut dia, harus ditentukan melalui TPA (Tim Penilai Akhir). Hal ini sesuai dengan arahan Presiden untuk memastikan direksi dan komisaris BUMN memiliki integritas.

"Banyak sekali direksi komisaris BUMN yang sangat bagus, tetapi sekarang kita dorong agar lebih profesional, lebih transparan dan karena itu TPA akan dijalankan, sudah berjalan sebenarnya," imbuh Erick.

Untuk prosesnya sendiri, penentuan TPA akan berjalan seiring direksi dan komisaris bekerja.

"Masa orang dicopot-copotin orang lagi pada kerja. Biarkan para direksi dan komisaris BUMN bekerja secara semangat, kita juga support dari Kementerian BUMN," tuturnya.

Sejumlah langkah tengah dilakukan Erick Thohit untuk mencegah praktik korupsi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yakni dengan menegakkan ‎tata kelola perusahaan yang baik dengan serius, sehingga tidak hanya menjadi pernyataan saja.

‎"Saya sudah buat statement. Satu kita ini harus Good Corporate Governance (CGC), jangan hanya statement. Tapi yang benar-benar harus dikerjakan sehari-hari," kata dia di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Sabtu, 26 Oktober 2019.

Erick juga akan mengubah peraturan yang tumpang tindih. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dirinya dilantik menjadi Menteri BUMN.

"Itu mungkin ada Peraturan Menteri yang harus saya ubah, salah satunya karena memang Presiden juga sudah bicara," tutur dia.

Erick mengaku sedang melakukan evaluasi peraturan menteri yang tumpang tindih. Targetnya, dalam waktu satu bulan peraturan yang tumpang tindih akan diselaraskan.

"Dalam waktu satu bulan dan ini sedang kita periksa Peraturan Menteri apa yang menghambat," tandasnya.

Menteri BUMN Erick Thohir angkat suara terkait kondisi utang BUMN. Menurut dia, utang bukanlah hal buruk. Selama dimanfaatkan secara produktif.

"Kita jangan terjebak juga utang itu salah. Tetapi kalau utang itu bermanfaat dan bisa menjadikan sebuah cashflow atau sebuah pendapatan yang baik saya rasa tidak ada salah," kata dia, saat ditemui, di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019 .

Erick Thohir menjelaskan, utang diperlukan dalam menjalankan usaha. Utang dipakai oleh pelaku usaha sebagai modal dalam menjalankan usaha.

(Rizki Putra Aslendra)