5 Pekerjaan Rumah Ahok Usai Jadi Bos Pertamina

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, masuknya Ahok sebagai 'bos BUMN' tak perlu ditanggapi secara tendensius.

Menurutnya, masyarakat tetap perlu menanggapi secara bijak isu santer mengenai perkembangan Ahok didapuk menjadi orang penting di jajaran direksi BUMN.

"Bahwa Ahok pernah bermasalah itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi di sisi lain, saya melihatnya Ahok bisa membawa perubahan baru jika dia memimpin. Karena selama dia menjabat sebagai Gubenur, banyak perubahan yang dia lakukan," tuturnya kepada Liputan6.com, Jumat, 15 November kemarin.

Dengan karakter Ahok yang tangkas dan suka memotong jalur birokrasi, Mamit justru menilai keberadaan Ahok dalam BUMN dapat memangkas praktik korupsi.

"BUMN bisa menjadi lebih baik lagi dan setidaknya bisa memotong rantai para pencari rente. Banyak PR yang harus di kerjakan ke depannya, karena itu dia harus benar-benar dalam bekerja," ujarnya.

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin didapuk menjadi wakil Ahok yang duduk sebagai Komisaris Utama. Erick mejelaskan PR seperti apa yang harus dilakukan Ahok dan Budi.

Salah satu tugas yang diamanahkan kepada Ahok adalah mengurangi impor minyak dan gas (migas).

"Bagaimana bagian terpenting Pertamina, bagaimana mengurangi impor migas harus tercapai, ya bukan berarti antiimpor, tapi mengurangi," kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 22 November 2019.

Erick mengatakan bahwa Ahok adalah sosok pendobrak untuk memenuhi target pembangunan kilang minyak. Menurut dia, hal itu merupakan tugas berat sehingga dibutuhkan teamwork yang bukan hanya direktur utama saja.

"Karena itulah kenapa kemarin kita juga ingin orang yang pendobrak, bukan pendobrak marah-marah, saya rasa Pak Basuki berbeda, Pak Ahok berbeda, kita perlu figur pendobrak supaya ini sesuai dengan target," jelasnya. 

Selain itu, Ahok dipandang perlu untuk mengubah sikap negatifnya agar diterima di lingkungan baru saat memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan adalah hal yang wajar jika ada pihak-pihak yang tidak menyukai Ahok.

Pasalnya, dia pernah menjadi narapidana, terlebihkasus yang dihadapi terkait dengan persoalan agama yang dinilai sangat sensitif.

"Sudah terlalu besar resisten masyarakat terkait dengan hal ini. Penolakan pasti akan ramai kembali," kata Mamit, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Rabu, 20 November 2019.

Belum lagi munculnya opini publik bahwa sifat Ahok yang temperamental bisa menjadi masalah nantinya. Dia pun menyarankan Ahok mengubah perilaku dan sikap yang negatif selama ini.

Mamit menambahkan, ‎Ahok perlu juga merangkul semua pihak, untuk menciptakan kerjasama tim dalam menjalankan program perusahaan yang dipimpinnya.

Tugas Ahok selanjutnya sebagai komisaris utama adalah memastikan bahwa tujuan perusahaan, strategi dan implementasinya dapat dilaksanakan sesuai Rencana Jangka Panjang (RJP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

"Komisaris berhak bertanya atau menegur BOD (Board of Director) kalau terjadi deviasi dalam implementasi program. Supaya efektif kerjanya, maka Komut bisa mengoptimalkan fungsi komite audit dan komite lainnya di bawah organ dewan komisaris," jelas Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Kepala Lembaga Manajemen FEB UI, Toto Pranotokepada Liputan6.com, Jumat, 22 November 2019.

"Tantangan di atas akan membawa alokasi Capex dan Opex yang sangat besar," dia menambahkan.

Toto menambahkan, saat ini Pertamina tengah menghadapi tantangan kemampuan meningkatkan produksi minyak (lifting) yang sudah tidak mencapai target nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Oleh karenanya, ia menyatakan, Ahok punya tugas untuk harus meningkatkan usaha eksplorasi dan tahap exploitasi, baik onshore maupun offshore.

"Upaya itu butuh teknologi dan juga investasi besar dengan risk yang juga tinggi. Di sisi lain, Pertamina juga harus mengamankan tugas PSO (Public Service Obligation) terkait kewajiban subsidi distribusi BBM dan lain-lain," tukas Toto.