Menanti Keputusan Ahok Mundur dari PDIP

Semula, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, bahwa Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok tidak perlu mengundurkan diri dari partai ketika menjabat Komisaris Utama PT Pertamina.

"Kalau posisinya adalah sebagai komisaris, berdasarkan ketentuan undang-undang, Pak Ahok tidak masuk di dalam kategori pimpinan dewan pimpinan partai dengan demikian tidak harus mengundurkan diri," kata Hasto Kristiyanto di Depok, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (23/11/2019).

Meskipun tidak perlu mundur sebagai kader, kata dia, hal itu tidak berarti PDIP akan mengintervensi pengelolaan BUMN.

"Badan usaha milik negara ditunjuk untuk mencapai tujuan bernegara karena itulah tidak boleh ada intervensi kepentingan politik praktis di dalam pengelolaan BUMN," kata dia.

Namun saat ditemui di Kantor DPC PDIP Purwakarta, Hasto menyatakan bahwa partainya akan tunduk terhadap undang-undang dan kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta Ahok keluar dari partai.

"PDIP taat asas, kami ikut perintah undang-undang, ikut kebijakan Pak Menteri BUMN sebagai pelaksana tugas dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Artinya, PDIP akan ikut UU, itu sikap PDIP," kata Hasto.

Hasto menitipkan harapan kepada Ahok agar Pertamina menjadi perusahaan yang bisa mengelola seluruh sumber daya energi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Dia berharap Pertamina menjadi pelopor di dalam konsolidasi industri minyak dan gas (migas) dari hulu ke hilir.

"Penugasan Ahok sebagai komisaris utama adalah menjadikan Pertamina cepat melakukan langkah konsolidasi baik dalam bisnisnya, keuangan, strategi untuk memperkuat integrasi vertikal dan horizontal," ucapnya.

Hasto menyatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu profesional memimpin BUMN dan integritasnya tidak perlu diragukan. "Kami percaya bahwa Ahok mampu menjalankan tugas dengan baik," kata politikus senior PDIP itu memungkasi.

Sementara Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berpandangan, Ahok tidak perlu keluar dari partai meski menjabat sebagai bos BUMN. Sebab, menurut dia, Ahok hanya kader biasa, bukan pengurus partai.

"Baca aturannya apakah memang harus mundur sebagai anggota partai?. sepertinya tidak," kata Djarot saat dikonfirmasi, Sabtu (23/11/2019).

Meski begitu, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyerahkan keputusannya kepada Ahok, apakah akan mundur atau tidak dari keanggotaan PDIP.

"Serahkan sepenuhnya kepada Pak Ahok, karena waktu masuk ke partai kan sukarela. Menurut saya kalau memang tidak ada aturan yang dilanggar tidak perlu mundur dari anggota partai. Kan anggota" kata Djarot.

Isu Ahok bakal menduduki jabatan strategis di BUMN sudah berhembus cukup lama sebelum resmi diumumkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Isu tersebut pun memicu polemik lantaran Ahok tercatat sebagai kader PDIP.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan bahwa Ahok harus mundur dari PDIP. Sebab, menurut dia, petinggi BUMN tidak boleh berkecimpung dalam partai politik.

"Tidak ikut dalam partai politik, tidak boleh berkecimpung dalam partai politik. Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri. Karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," ujar Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Meski berstatus sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, Fadjroel menilai hal itu tak menjadi halangan untuk menjadi direksi BUMN.

"Tidak ada persyaratan itu secara langsung. Tapi menurut saya, tentu mereka yang pernah terlibat dalam atau terbukti secara hukum melakukan tindakan gratifikasi, atau korupsi, itu tentu menjadi halangan bagi BUMN untuk berkembang," jelasnya.

Saat itu, Fadjroel mengaku belum mengetahui posisi yang akan diisi Ahok di perusahaan pelat merah. Dia meminta agar hal ini ditanyakan langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN," ucap Fadjroel.

Namun beberapa saat kemudian, Fadjroel menyatakan bahwa Ahok tidak perlu keluar dari PDIP. Sebab, mantan Bupati Belitung Timur itu hanya kader biasa, bukan pengurus partai.

"Kader tidak masalah, sepanjang bukan pengurus parpol dan/atau calon legislatif dan/atau anggota legislatif. Kalau pengurus parpol menurut Permen BUMN harus mengundurkan diri, kader tidak masalah," kara Fadjroel kepada wartawan, Minggu (17/11/2019).

Menurut dia, hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015. Dalam peraturan itu ditekankan bahwa bos BUMN tak boleh menjabat sebagai pengurus parpol dan anggota DPR.

"Kalau mengikuti Permen BUMN nomor per-2/mbu/02/2015 hanya menekankan bukan pengurus partai politik dan/atau calon legislatif dan/atau anggota legislatif," jelasnya.