MPR: Jabatan Presiden Jadi Tiga Periode Wacana dari Luar

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyampaikan, wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode datang dari pihak luar, bukan internal MPR. Menurutnya, MPR sama sekali belum pernah membahas hal tersebut.

"Tiba-tiba sudah ada yang bicara tentang perubahan masa jabatan presiden. Jadi itu dari (pihak) luar," kata Arsul saat diskusi dengan tema 'Menyoal Periode Ideal Jabatan Presiden' di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Arsul kemudian menyinggung adanya pernyataan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi satu periode dalam waktu delapan tahun.

"Saya kira Pak Hendro via media saja. Tapi sejauh ini tidak ada komunikasi Pak Hendro dengan kami di MPR," sebut Arsul.

Arsul menyebut, sejauh ini sejumlah fraksi di MPR masih mendukung presiden dijabat lima tahun dan bisa dipilih maksimal dua periode. Sementara, memang ada masukan lain seperti dari PSI yang mempertimbangkan perubahan dari satu periode menuju 7 hingga 8 tahun.

Termasuk wacana yang datang dari luar terkait masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Ya enggak salah (untuk dikaji). Itu lah wujud dari the living constitution," jelas Arsul.

MPR sendiri kini sedang menata kewenangan, juga kewenangan DPD, sistem presidensial, dan kekuasaan kehakiman. Menurut Arsul, lima hal tersebut berpotensi dirubah dalam amandemen terhadap UUD.

"Keperluan memasukkan kembali yang namanya haluan negara atau GBHN, atau apapun istilahnya, ke dalam UUD 1945," ungkanya.

Lebih lanjut, selama dua tahun pertama, MPR akan membahas aspirasi publik. Salah satunya terkait penataan sistem presidensial yang ramai diperbincangkan.

"Sebuah fakta ini kan menggelundung, ada diskursus, ada yang mengatakan itu nggak perlu disentuh, nggak perlu diubah," ungkap Arsul.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: