Tak Ada Perwakilan PBB dan Hanura di Kabinet, Ini Penjelasan Istana

Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Liputan6.com/Hanz Jimenez Salim)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang (PBB) belum mendapat 'jatah kue' di Kabinet Indonesia Maju. Baik untuk jabatan menteri, wakil menteri maupun staf khusus Presiden.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengungkap alasan dua partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 itu belum ditarik ke lingkaran Istana.

"Yang jelas bahwa memang ada aturan main, hitungan yang sudah disampaikan Presiden ke partai sebelum pelaksanaan Pilpres berlangsung. Ini kan Presiden pada periode kedua, jadi aturan mainnya sudah ada," kata Pramono di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/11/2019).

Pramono menegaskan, penunjukkan menteri, wakil menteri dan staf khusus merupakan hak prerogatif Presiden. Tidak ada pihak yang bisa mengintervensi penunjukan pembantu Kepala Negara.

"Tentunya Presiden memikirkan semua partai yang pada waktu itu memberikan dukungan kepada beliau. Nah mengenai tempat dan sebagainya, Presiden yang akan memutuskan," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Nadiem Makarim resmi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di Kabinet Indonesia Maju. Ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (23/10/2019).

2 dari 2 halaman

Disesuaikan Perolehan Suara

Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini menyebut perwakilan partai di Kabinet Indonesia Maju disesuaikan dengan perolehan suara parpol pada Pemilu 2019.

Berdasarkan data rekapitulasi KPU, Hanura memperoleh 2.161.507 suara atau 1,54 persen pada Pemilu 2019. Sedangkan PBB meraih 1.099.848 suara atau 0,79 persen. Posisi Hanura dan PPP berada di bawah PSI yang meraih 2.650.361 suara atau 1,89 persen.

"Tentunya, kalau kita lihat yang mendapatkan komposisi dan sebagainya. Kenapa PDI dapat 6? Kenapa Golkar dapat 3? Dan seterusnya, ada hitungannya," jelas Pramono.

Pramono enggan menyebut, apakah nantinya perwakilan Hanura dan PBB diakomodir di jabatan wakil menteri.

"Ya itu kewenangan Presiden," ucap dia.

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka.com