Kebijakan Tiga Menteri Jokowi Ini Menuai Kontroversi

Mantan Kapolri ini meminta sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dikaji ulang. Tito menilai, pilkada langsung tidak memiliki dampak yang baik serta memunculkan masalah baru. Dia mengusulkan membuat sistem pilkada asimetris.

Jika sistem itu diterapkan maka ada dua pemilihan kepala daerah yang akan dipakai. Sistem secara langsung akan digunakan untuk daerah dengan tingkat kedewasaan demokrasi tinggi.

Sementara, pemilihan tak langsung, menurut Tito, bisa diterapkan di daerah yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah. Hal ini demi menghindari politik uang atau pilkada berbiaya besar.

"Sehingga alternatifnya asimetris mungkin yaitu di daerah yang indeks democratic maturity tinggi ini pilkada langsung yang rendah maka ini mekanisme lain apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu. Tapi bagaimana reduce damage juga kalau problem di DPRD bagaimana dengan independen tadi mereka bisa terakomodir solusinya seperti apa?" jelas Tito di Kompleks Parlemen, Senin, 18 November 2019. 

Satu bulan menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir sudah mengeluarkan kebijakan dan gebrakan yang membuat sebagian pihak tercengang.

Pertama, Erick Thohir bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, pada Rabu, 13 November 2019.

Saat itu Ahok diminta Menteri BUMN Erick Thohir memimpin salah satu BUMN. Ahok mengaku siap dilibatkan untuk mengelola BUMN.

Setelah memanggil Ahok, Erick Thohir memanggil mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah. Sosok Chandra Hamzah sendiri bukan orang asing di BUMN, karena pernah diangkat menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero) pada 23 Desember 2014. Chandra juga pernah diminta menjadi Komisaris Bank BTN, namun dia menolaknya.

Erick Thohir kembali membuat gebrakan dengan memangkas jumlah deputi di Kementerian BUMN. Dari semula tujuh menjadi 3 posisi saja.

Dia mengaku sudah menjelaskan kepada seluruh pejabat eselon I mengenai pemangkasan ini.

"Alhamdulillah, saya dan kedua wakil menteri sudah bertemu dengan semua pejabat eselon I secara langsung dan menjelaskan mengenai restrukturisasi ini. Ini adalah bagian dari tour of duty," tutur Erick Thohir dikutip dari keterangan resmi, Selasa, 19 November 2019. 

Pembantu Presiden Jokowi lain yang menuai kontroversi adalah Menteri Agama Fachrul Razi. Dia pernah mewacanakan melarang menggunakan niqab atau cadar masuk instansi pemerintah. Alasannya, demi alasan keamanan.

Salah satu contohnya bagi orang yang masuk lingkup instansi pemerintahan diwajibkan melepas jaket dan helm. Menurut Fachrul, agar wajah mereka dapat terlihat jelas. Meski begitu, Fachrul tak melarang wanita yang telah menggunakan cadar untuk saat ini.

"Kalau orang mau pakai silakan. Bagaimana kalau orang mau pakai cadar? Silakan. Tidak pernah kami mengatakan dilarang pakai cadar. Silakan," kata Menag Fachrul ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis, 31 November 2019.

Menurutnya, pemakaian cadar atau tidak bukan menjadi tolak ukur ketakwaan seseorang. Bahkan menurut dia, tidak ada ayat yang mewajibkan penggunaan cadar.

"Jadi cadar itu bukan ukuran ketakwaan orang, bukan berarti kalau sudah pakai cadar taqwanya tinggi. Sudah dekat dengan Tuhan, cadar dak ada dasar hukumnya di Alquran maupun Hadits dalam pandangan kami," kata dia.

Reporter: Syifa Hanifah

Sumber: Merdeka