Respons Pimpinan KPK Saat Dicecar DPR soal Pencegahan Korupsi

KPK Tetapkan Sjamsul Nursalim dan Istrinya Tersangka Kasus BLBI — Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan) didampingi Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberi keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/6/2019). KPK menetapkan Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus korupsi SKL BLBI. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III mencecar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait upaya pencegahan korupsi yang dinilai tidak maksimal dilakukan.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjawab bahwa pihaknya sudah melakukan banyak upaya pencegahan dan rekomendasi, namun tidak dilaksanakan oleh banyak instansi.

"Penting sekali parlemen untuk mengawasi hasil rekomendasi yang disampaikan KPK. Ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti bahkan ada yang tidak diindahkan," kata Laode di rapat dengar pendapat Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (27/11/2019).

Laode mencontohkan Kementerian ESDM terkait pemasangan flow meter pipa dan juga terkait izin tambang di Indonesia.

"Kita sudah beritahu bahwa ada izin tambang di negeri ini lebih 10 ribu, lebih 60 persen itu ilegal. Ada yang dihukum? Tak satupun yang ada, bahkan dari ESDM misalnya untuk tambang ilegal saja, sampai hari ini tidak ada satu kasus pun yang diselidiki dan dilidik," tegas Laode.

"Padahal jelas sekali yang tidak bayar jaminan reklamasi banyak, yang tidak tutup lobang tambang banyak," tambah Laode.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Rapat paripurna DPR membacakan hasil fit and proper tes dari Komisi III DPR terhadap lima calon pimpinan KPK terpilih.

2 dari 2 halaman

KPK Merasa Tidak Dihargai Pemerintah

Ilustrasi KPK — Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Dengan banyaknya rekomendasi untuk pencegahan yang telah diberikan KPK, namun tidak dijalankan, KPK merasa tidak dihargai oleh parlemen dan pemerintah.

"Jadi banyak sekali rekomendasi KPK itu. Dan saya terus terang kadang agak merasa tidak dihargai, termasuk oleh Bapak. Ah pencegahan KPK itu nggak pernah melakukan apa-apa,” tegasnya.

"We do a lot, tapi enggak pernah ditulis juga ditulis juga oleh temen media di atas, kalau OTT ditulis banget," tambahnya.

Laode menyebut, upaya pencegahan dan rekomendasi bahkan sudah dilakukan tidak hanya lembaga tinggi melainkan tiap sekolah, namun tetap saja budaya menyogok telah meracuni sekolah-sekolah dan upaya pencegahan korupsi tingkat sekolah.

"Kita sudah bahkan per sekolah, bisa kita lihat berapa yang yg dterima berapa yang sampai ke masyarakat berapa jumlah guru. Guru di Indonesia cukup, yan tidak cukup distribusi gurunya, semuanya mau pergi ke kota. Apa terjadi? mau jadi kepala sekolah nyogok, ndak mau dipindah dia nyogok lagi, kepala-kepala dinas seperti itu," dia menandaskan.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Pencegahan Korupsi