Metro Sepekan: 3 Pegawai KPK Mengundurkan Diri, Kenapa?

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyinggung soal adanya tiga pegawai lembaga antirasuah yang akan mengundurkan diri. Agus mengatakan hal tersebut saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu, 27 November 2019.

Menurut Agus, keputusan mundurnya tiga pegawai di lembaga yang dia pimpin akibat dari diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Yang mengajukan mundur sudah tiga orang. Sisanya masih wait and see," kata Agus saat itu.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, mundurnya tiga pegawai KPK tersebut adalah hal yang wajar. Menurut dia, sebelum UU KPK yang baru diundangkan, ada banyak pegawai di lembaganya yang ingin resign.

Alex kemudian menyinggung soal mundurnya Priharsa Nugraha sebagai Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK pada 2018 kemarin. Priharsa, atau yang kerap disapa Arsa ini, adalah yang biasa menggantikan Febri Diansyah menghadapi berbagai macam pertanyaan wartawan.

Menurut Alex, tidak hanya tiga pegawai KPK yang akan mengundurkan diri. Tiga orang penasihat KPK juga akan segera mengundurkan diri.

Satu dari tiga penasihat KPK yang sudah menerima surat keputusan (SK) pengunduran diri yakni Mohammad Tsani Annafari.

Putri Indahsari Tanjung dan Andi Taufan Garuda Putra adalag dua staf khusus milenial Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang belum lama ikut dalam kunjungan kerja ke Subang, Jawa Barat belum lama ini. 

"Iya ini staf khusus Mbak Putri sama Mas Taufan nanti memang terutama mau saya tunjukkan Mekaar," kata Presiden Jokowi, dalam siaran tertulis Biro Pers Kepresidenan, di Pelabuhan Patimban, Jumat, 29 November 2019.

Presiden menjelaskan, ada sekitar 5,8 juta nasabah yang mengikuti program Mekaar binaan Permodalan Nasional Madani (PNM). Dari jumlah itu, hampir 99 persennya adalah kaum perempuan.

Jokowi berharap, dua staf khusus muda itu dapat membuat terobosan baru ketika tahu dan memahami kondisi lapangan. Misalnya terobosan dalam teknologi finansial.

"Nah, nanti kalau lapangannya sudah dilihat, proses-proses berkaitan dengan apa yang bisa dikerjakan, misalnya dengan sentuhan fintech, sentuhan kemasan, sentuhan desain, mengangkat brand-nya seperti apa, itu yang mau kita kerjakan. Tapi paling tidak lapangannya ini, anak muda ini biar tahu," tutur Jokowi.

Kepolisian bergerak menyelidiki kasus pembobolan ATM yang melibatkan oknum Satpol PP. Hasil penyelidikan sementara, oknum Satpol PP itu memanfaatkan celah keamanan pada sistem perbankan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengungkapkan, modus pelaku yakni mengambil uang menggunakan kartu Bank DKI di mesin ATM sesuai nominal yang diinginkan.

Yang menjadi masalah, pelaku tidak segera melaporkan kejanggalan itu kepada pihak bank atau kepolisian. Pelaku justru melakukannya berkali-kali. Bahkan mengajak orang lain mencobanya.

"Dia ulangi beberapa kali sejak April hingga Oktober 2019, kemudian disampaikan ke teman-temannya jumlahnya hampir sekitar 41 orang," kata Yusri, Jumat 22 November 2019.

Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat, berdasarkan modusnya, tidak ada kesengajaan pada kasus pembobolan ATM itu.

"Melainkan kesalahan sistem," katanya kepada Liputan6.com, Senin (25/11/2019).

Kendati begitu, Fickar menambahkan, seharusnya pelaku langsung melaporkan kesalahan itu kepada otoritas bank. Menurut dia, kemungkinan adanya peran orang bank dalam kasus pembobolan ATM ini tidak mustahil.