BNSP: Tanpa UN Mutu Pendidikan Tak Termonitor

Siswa SMP DKI Jakarta Ikuti UNBK — Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP Negeri (SMPN) 1, Cikini, Jakarta, Senin, (22/4). Sebanyak 4.279.008 siswa mengikuti UNBK tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) yang dilaksanakan mulai 22 April hingga 25 April. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Pro dan kontra penghapusan Ujian Nasional (UN) kembali mengemuka sejak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyinggung hal tersebut beberapa saat yang lalu.

Banyak pihak yang menuding bahwa UN kurang efektif untuk mengukur atau mengevaluasi capaian belajar siswa. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengakui banyak kekurangan dalam pelaksanaan UN selama ini. Namun, penghapusan UN bukanlah pilihan yang tepat.

"Ujian Nasional ini dikembangkan dari hasil kajian terhadap pelaksanaan ujian di masa-masa lampau kan begitu," ucap anggota BSNP Ramly Zakaria saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (1/12/2019).

Indonesia, kata Zakaria pernah mengalami baik itu ujian nasional maupun ujian sekolah. Menurutnya, kala ujian dilakukan oleh sekolah justru mutu pendidikannya tidak termonitor.

"Bahkan kalau menurut saya, rusaknya mutu pendidikan itu karena diterapkan ujian sekolah," beber Zakaria.

Menurut dia, saat diterapkan ujian sekolah, pihak sekolah membuat soal sendiri dan masing-masing sekolah memiliki standar tersendiri yang tidak ajeg.

"Semua sekolah meluluskan 100 persen. Bagaimana kita mau mengontrol mutu?" tanya Zakaria.

Zakaria mengaku pihaknya telah lama mempelajari kinerja dari diterapkannya ujian sekolah. Menurut dia, justru saat diterapkan ujian sekolah, pihaknya memandang perlu untuk kembali mengadakan ujian yang terstandar nasional atau UN.

Seperti saat Indonesia pada awal era kemerdekaan. "Dulu ada ujian negara kan," tukas dia.

Karena ada ujian negara, menurut Zakaria mutu pendidikan di Indonesia kala itu begitu memuaskan. Hal ini terbukti dari banyaknya guru di Indonesia yang diekspor ke Malaysia.

"Karena menurut penilaian Malaysia mungkin guru kita itu qualified. Banyak guru-guru Indonesia dikirim. Bahkan, ada guru kita yang tetap tinggal di Malaysia dan menjadi warga negara Malaysia," terang Zakaria.

2 dari 2 halaman

Jaga Kejujuran

KPAI Pantau Pelaksanaan Ujian Nasional SMA — Ilustrasi

Di samping itu, lanjut Zakaria pihaknya juga terus memperbaiki kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan UN. Misalnya saja dengan penggunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan UN.

"Dengan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) itu kejujuran sudah dapat ditegakkan dengan baik," klaim dia.

Hal ini terukur dari pola siswa peserta ujian dalam menjawab soal ujian. Biasanya, kata Zakaria, jika siswa menggunakan kunci jawaban, maka pola jawabannya seragam.

"BSNP melakukan analisis. Jadi kalau ada yang menyontek bisa ketahuan misalnya kalau nomor satu jawabannya A tapi siswa jawab B sebagian besar. Itu kan berarti nyontek," ujar dia.