Timses Yakin Jokowi Tak Keberatan Airlangga Maju Ketum Golkar

Sebelumnya, Kubu Bambang Soesatyo mendesak Airlangga Hartarto untuk meminta izin tertulis dari Presiden Joko Widodo untuk maju jadi caketum Golkar. Hal tersebut demi menjaga kepatutan atau fatzun berpemerintahan sekaligus menjaga kehormatan kepala negara.

"Kami berpandangan bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto wajib memperoleh izin tertulis dari Presiden RI untuk maju mencalonkan diri dan atau mendaftarkan pencalonan secara resmi sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024," kata Jubir Bamsoet Viktus Murin saat jumpa pers, di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (1/11/2019).

Tim Bamsoet merujuk pada UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Disitu, terdapat larangan untuk menteri merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD, yakni pada bunyi Pasal 23, ayat (1) Menteri dilarang merangkap jabatan.

Tim Bamsoet kemudian merujuk pada UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di situ, terdapat larangan untuk menteri merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD, yakni pada bunyi Pasal 23, ayat (1) Menteri dilarang merangkap jabata.

Viktus menyebut, apabila Airlangga tidak mengindahkan ketentuan UU 39/2008 tersebut, maka ia secara sadar melakukan pelanggaran terhadap UU 39/2008 dan Pakta Integritas antara Menteri dengan Presiden.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka