Panas Dingin Bursa Ketua Umum Beringin

Meski terdapat sembilan nama yang maju mencalonkan, sejatinya Munas Golkar menjadi pertarungan dua kubu besar, yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo. Persaingan keduanya sudah mencuat jauh hari sebelum waktu Munas ditentukan.

Perseteruan sedikit mereda saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin. Terlebih, dalam pemilihan pimpinan legislatif, Bamsoet sebagai seteru Airlangga di bursa calon ketua umum, mendapat jabatan Ketua MPR. Posisi ini disebut-sebut sebagai bargaining kubu Airlangga agar Bamsoet tidak maju sebagai calon ketua umum.

Namun, ini kemudian ditepis kubu Bamsoet. Tidak ada kesepakatan apapun terkait maju tidaknya Bamsoet di Munas Golkar. Mantan Ketua DPR tu membuktikan dengan deklarasi pencalonan ketua umum pada 22 November 2019.

"Dengan didasari kecintaan saya terhadap Partai Golkar, dengan mengucapkan Bismillah, saya Bambang Soesatyo menyatakan siap menjalankan perintah untuk mengikuti kontestasi pemilihan ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Perseteruan pun kembali memanas.

Terbaru, Kubu Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendesak Airlangga Hartarto untuk meminta izin tertulis dari Presiden Jokowi untuk maju jadi calon ketua umum Golkar. Hal tersebut demi menjaga kepatutan berpemerintahan sekaligus menjaga kehormatan kepala negara.

"Kami berpandangan bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto wajib memperoleh izin tertulis dari Presiden RI untuk maju mencalonkan diri dan atau mendaftarkan pencalonan secara resmi sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024," kata Jubir Bamsoet Viktus Murin di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu 1 Desember 2019.

Dia menyebut, sebagai komparasi, untuk bertugas keluar kota atau meninggalkan pusat pemerintahan negara, seorang menteri harus memperoleh izin tertulis dari Presiden. Apalagi, untuk hal prinsip yang mengandung konsekuensi pada tugas dan kinerja seorang menteri, seperti hendak menjadi pemimpin puncak partai politik.

"Dengan demikian, sepatutnya sebelum mendaftarkan diri secara resmi sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas X Tahun 2019, Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto harus menyerahkan atau melampirkan izin tertulis dari Presiden Joko Widodo," tuturnya.

Tim Bamsoet kemudian merujuk pada UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di situ, terdapat larangan untuk menteri merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD, yakni pada bunyi Pasal 23, ayat (1) Menteri dilarang merangkap jabata.

Viktus menyebut, apabila Airlangga tidak mengindahkan ketentuan UU 39/2008 tersebut, maka ia secara sadar melakukan pelanggaran terhadap UU 39/2008 dan Pakta Integritas antara Menteri dengan Presiden.

Tuntutan kubu Bamsoet direspons kubu Airlangga. Loyalis Airlangga, Ace Hasan Syadzily, menegaskan tidak ada aturan tersebut dalam AD/ART partai Golkar.

"Di pasal berapa AD/ART Partai Golkar seorang Calon Ketua Umum Partai Golkar harus dapat izin tertulis dari Presiden? Jangan mengada-ada lah!" kata Ace kepada lewat pesan kepada wartawan, Minggu 1 November 2019.

Ace tidak ingin kepala negara di bawa-bawa dalam persaingan caketum Golkar. Dia menegaskan, bahwa ini urusan internal partai beringin.

"Katanya tidak boleh narik-narik Presiden Jokowi dalam urusan internal Partai Golkar, kok ini minta surat izin segala. Tidak konsisten," ujar dia.

Lagipula, kata Ace, UU Kementerian Negara soal rangkap jabatan telah di judicial review. Pada 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atau uji materiil UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terkait rangkap jabatan yang diajukan oleh anggota DPR dari Komisi I, Lily Chadidjah Wahid.

"Dalam putusannya, MK membolehkan menteri merangkap jabatan ketum Parpol," pungkasnya.

Presiden Jokowi menepis kabar terkait para menteri yang campur tangan dan bermain dalam pertarungan calon ketua umum di Munas Golkar. Sejumlah menteri Jokowi bahkan disebut mempengaruhi pemilik suara di Munas untuk memilih Airlangga Hartarto.

"Urusan intenal Golkar. Munas urusan internal Golkar dan sebagai partai besar memiliki partai yang panjang enggak mungkin di intervensi menteri. Itu isu yang biasa dalam politik. Ya masa Setneg bisa intervensi jago atau setkab apa urusannya!" kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Terkait Munas pun dia tidak ikut campur dalam hal tersebut. Jika ada menteri yang ikut serta dalam partai kata dia, para menteri tergabung dalam Golkar.

"Munas golkar urusannya partai. DPD dibuka. Berbicara mengenai ini urusan munas urusan internal. Kalau misalnya Menteri Pak Luhut kan Golkar, Agus Gumiwang kan Golkar," kata Jokowi.

Dia menyerahkan sepenuhnya pada partai Golkar. Menurut Jokowi, biarkan partai berjalan demokratis untuk menunjukan arah kepemimpinan.

"Dan kita tahu sebagai partai besar penting untuk menjaga stabilitas nasional," ungkap Jokowi.

Hal serupa dilakukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Dia menepis kabar yang menyebut pernah mengumpulkan anggota partai Golkar.

"Katanya saya ngumpulin DPD, saya itu bahkan jangankan ngumpulin, jangankan menelpon," ungkap Pratikno.

Dia juga mengatakan kabar tersebut adalah berita bohong. Sebab anggota DPR Golkar pun dia tidak mengetahui.

"Tahu ketua DPD Golkar saya enggak tahu. Siapa ya ketua DPD Golkar DKI siapa ya? Saya enggak ada. Itu hoaks poll," kata Pratikno.