Upaya Menegakkan Etika Berpolitik dalam Tubuh Partai Golkar

Ketum Golkar Airlangga Hartarto mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (2/12/2019). Partai Golkar akan melaksanakan Musyawarah Nasional pada 3 Desember 2019 dengan salah satu agendanya pemilihan ketua umum periode 2019-2024. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Golongan Karya (Golkar) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 3-6 Desember 2019. Ketua Umum baru Partai tua berlambang pohon beringin itu akan ditetapkan dalam Munas tersebut.

Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris Laena mengatakan, Bambang Soesatyo seharusnya mundur dari jabatan ketua MPR jika tetap mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar.

Kader Golkar Polisikan Oknum Pengacara terkait Dugaan Hoaks Pembatalan Hasil Munas oleh PTUN

Idris beralasan, Bamsoet sebelumnya telah membuat kesepakatan untuk mendukung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, sebagai ganti pencalonannya sebagai ketua MPR.

"Seyogyanya jika menyatakan akan maju dalam kontestasi dan menantang ketua umum yang telah memberi kepercayaan, maka seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya," kata Idris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Idris mengatakan, bagaimana pun alat kelengkapan DPR dan MPR merupakan perpanjangan partai di parlemen. Menurutnya, kader yang telah diberi tugas harus menjaga etika dan kepercayaan tersebut.

Anggota DPR dari Riau ini pun menyinggung prinsip PDLT yang ada di partai beringin, yakni Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tak Tercela. Dia terutama menekankan loyalitas sebagai prinsip yang penting untuk terus dipegang.

"Sampai laporan pertanggungjawaban ketua umum dan dinyatakan demisioner diterima dan disahkan dalam munas, maka tanggung jawab kepengurusan masih ada di tangan ketua umum," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto masuk dalam bursa ketua umum Golkar. Partai Golkar tidak mempermasalahkan rangkap jabatan Airlangga.

2 dari 2 halaman

Menjunjung Tinggi AD ART Partai

Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris Laena berkomentar soal perebutan kursi Ketum Golkar (Liputan6.com/Moch Harunsyah)

Idris Laena juga mengungkapkan, partainya membuka kesempatan pada setiap kader untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Umum (Ketum). Pendaftaran pun sudah dibuka sejak beberapa pekan lalu, dan kabarnya sudah ada 8 orang yang mendaftar.

Para kader yang mencalonkan diri, diharap juga tetap menjunjung tinggi AD/ART Partai, termasuk nilai-nilai etik dalam berpolitik.

"Prestasi-Dedikasi-Loyalitas dan Tidak tercela (PDLT) adalah prinsip partai yang selalu dipahamkan kepada setiap kader," kata Idris, menyinggung adanya sebuah Pakta yang ditandatangani bersama, terkait dukungan suksesi kepemimpinan Ketum yang tengah berlangsung.

Dan untuk menjadi seorang pemimpin yang memegang tongkat titah pada seluruh kader, maka setiap calon Ketum mesti memiliki kepribadian yang ber-PDLT ala Golkar itu.

Karenanya, menurut Idris, menjadi tak elok ketika ada diantara calon yang maju sebagai calon Ketua Umum menantang Ketua Umum saat ini, Airlangga Hartarto, di Munas esok.

Kecuali, sang penantang tersebut, juga menyatakan mundur dari jabatannya, baik sebagai pengurus partai maupun dari jabatan lain seperti di DPR RI maupun MPR RI.

"Karena alat kelengkapan tersebut adalah perpanjangan Partai di Parlemen. Jangan lupa bahwa sampai Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum diterima dan disahkan, kemudian dinyatakan demisioner dalam Munas, maka tanggung jawab Kepengurusan masih ada di tangan Ketua umum," tegas Idris.

Sehingga, bagi Idris, hingga titik demisioner tersebut, jelas tak beretika ketika kader maju sebagai Caketum tanpa mengundurkan diri dari jabatan yang sebetulnya adalah 'titah' Ketum.