RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tak Masuk Daftar Prolegnas

Liputan6.com, Jakarta - Badan legislasi (Baleg) bersama pemerintah diwakili Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly menggelar rapat kerja membahas usulan program legislasi nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan Prolegnas prioritas 2020.

Yasonna mengungkapkan, terdapat 15 RUU prioritas usulan pemerintah pada tahun 2020. Namun, dari daftar tersebut tidak ada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Padahal, RUU PKS merupakan payung hukum untuk mencegah bertambahnya korban kekerasan seksual di Indonesia. Menurut Yasonna, alasan RUU itu tidak jadi prioritas karena masih ada yang harus dibahas.

"Tidak (prioritas) sementara ini, karena susah banyak banget (RUU peioritas). Karena itu kan masih belum. Karena mash ada yang harus dibahas ulang di sana," kata Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Saat ini, kata Yasonna, RUU yang menjadi super prioritas pemerintah di antaranya Omnibus Law dan RUU pemindahan Ibu Kota.

"(RUU) Ibu Kota itu masuk RUU itu sangat prioritas, karena itu program yang harus kita selesaikan segera supaya dasar hukumnya baik. Juga Omnibus Law, Ibu Kota, carryover yang masuk di dalamnya kan yang kemarin KUHP, pemasyarakatan, bea materai," jelasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini: