TGUPP DKI Dikritik, Ini Tanggapan Gubernur Anies

Dalam pembacaan pandangan fraksi terhadap RAPBD di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 4 Desember 2019, anggota Fraksi Golkar, Judistira Hermawan menilai TGUPP hanya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Karena itu, dia meminta dilakukannya evaluasi secara menyeluruh mengenai tugas dan fungsi TGUPP. Mulai dari anggaran sampai jumlah anggota.

"Menurut hemat kami jumlahnya terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI Jakarta," kata Judistira.

Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan Jhonny Simanjuntak menilai, kehadiran TGUPP dapat mempengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Dia juga meminta anggaran untuk TGUPP dapat dihapuskan saja. 

"Dihapuskan (dari APBD) dan memakai dana operasional gubernur," ucapnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI 2020 mengajukan anggaran sebesar Rp 19,8 triliun untuk TGUPP.

Saat rapat bersama eksekutif dan legislatif, Komisi A DPRD merekomendasikan untuk mencoret anggaran TGUPP.

Anggaran itu dapat dialihkan menggunakan dana operasional gubernur. Kendati begitu, anggaran untuk TGUPP masih akan dibahas bersama dalam rapat bersama di RAPBD DKI 2019.

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka.com