20 Ribu Pengguna KJP Terindikasi Punya Mobil

Sosialisasi Sistem Pencairan Dana Kartu Jakarta Pintar — Siswi menunjukan KJP usai menerimanya di SMK 56 Pluit, Jakarta (21/5/2015). Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Bank DKI memberikan pelayanan dengan metode transaksi elektronik atau non-tunai untuk pencairan dana KJP. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Saefuloh Hidayat mengungkapkan, sebanyak 81 ribu penerima kartu Jakarta Pintar (KJP) terindikasi memiliki mobil.

Dia menyebut, sebanyak 60 ribu pemilik KJP telah melakukan pemblokiran ke Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat karena merasa tak punya mobil.

"Setelah diumumkan seperti itu mereka banyak sekali lebih dari 60.000 orang melakukan pemblokiran. Artinya data itu sebenarnya menunjukan bahwa mobilnya itu bukan mobil miliknya," kata Saefuloh di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Bila terbukti memiliki mobil, Pemprov DKI dana KJP yang ke bersangkutan akan diputus. Saat ini, pihaknya masih menunggu klarifikasi dari 20 ribu pemilik KJP.

"Jika memang terbukti bahwa orang ini tidak memenuhi persyaratan untuk menerima KJP maka kemudian akan dilakukan pemutusan, tapi prosesnya harus benar-benar pruden dan membuktikan," ucap Saefuloh.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kedatangan keduanya untuk meninjau infrastruktur dan kelanjutan program KJP.

2 dari 2 halaman

Andalkan Survei

Antrean Warga Beli Sembako Murah dengan KJP — Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta, Selasa (11/12). Warga sangat antusias memanfaatkan KJP untuk membeli sembako murah karena harga yang lebih murah dari pasar. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Karena hal itu, dia mengatakan pihaknya akan memastikan KJP dapat diterima oleh pihak yang membutuhkan. Verifikasi atau survei langsung ke keluarga penerima kata dia, akan menjadi dasar klasifikasi penerima KJP.

Lanjut dia, pihaknya pun sudah mulai melakukan pengelolaan dan identifikasi data mengenai penerima KJP yang tercatat memiliki mobil.

"Berhak itu apa, anak yang keluarganya tidak mampu. Ukuran tidak mampu kan banyak tuh, mulai dari rumah, yang itu biasanya dilakukan survei untuk memastikan," jelas dia.