HEADLINE: Airlangga Kembali Nakhodai Golkar, Siap Rekonsiliasi dan Besarkan Partai?

Selain didukung kembali menjadi ketua umum, Airlangga juga disebut-sebut didukung untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku, ingin Airlangga tidak hanya siap jadi ketua umum, tapi siap memimpin Indonesia. Ia mendukung, jika Airlangga memutuskan maju sebagai capres.

"Saya pernah berdiskusi dengan saudara Airlangga secara berdua, saya katakan Saudara Airlangga, kalau ingin jadi ketua umum, saya sampaikan arahannya tidak pada itu saja, tetapi harus siap menjadi presiden Republik Indonesia ke depan," kata Aburizal di Munas Golkar, Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Rabu 4 Desember 2019.

Pria yang akrab disapa Ical ini mengaku bahwa Airlangga siap menjadi presiden berkat nasihatnya. Dirinya ingin martabat Partai beringin terangkat di kancah nasional.

"Saya sampaikan dan dia (Airlangga) mengatakan siap," ucap Ical.

Maka itu, Ical mengajak seluruh kader Golkar berjuang dan menyiapkan Airlangga menjadi kepala negara tahun 2024.

"Karena itu kita siapkan ladangnya, kita siapkan bangsa Indonesia untuk menerima calon dari Partai Golkar menjadi presiden Indonesia pada 2024 yang akan datang," pungkasnya.

Dari beberapa pemilu sebelumnya, memang belum ada kader Partai Golkar yang maju sebagai capres. Pengamat politik Adi Prayitno berpendapat, ini juga PR yang harus dikerjakan oleh Airlangga, selaku ketua umum.

Apalagi, selama kepemimpinan Airlangga, suara Golkar mengalami penurunan pada Pemilu 2019. Golkar merosot dari urutan kedua menjadi ketiga suara nasional.

Perolehan suaranya pada Pileg 2019 ini sebesar 17.229.789 atau 12,31 persen. Pada Pileg 2014, Golkar mendapatkan 18.432.312 atau 14,75 persen suara.

"Ini PR-nya. Tentu harus lebih kuat, elektabilitas naik di pileg dan terpenting di pilpres golkar harus bisa mencalonkan kader terbaik meraka atau harus punya jagoan sendiri," kata Adi.

Adi mengatakan, bila Airlangga serius mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024, maka perlu dipersiapkan dengan matang. Ia menilai, peluang Airlangga untuk maju sebagai capres cukup terbuka.

"Saya kira tinggal dikapitalisasi aja modal itu, roadshow bangun ini itu penting dan harus segera dilakukan. 2024 maish panjang, belum ada kandidat juga," tambah Adi.

Sedangkan Pangi Syarwi Chaniago menilai, Airlangga sebetulnya sudah mengantongi tiket menjadi calon presiden 2024. Hanya saja, peluang perlu dimanfaatkan sebaik mungkin.

Menurut Pangi, hal ini juga menjawab anggapan bahwa capres dari Partai Golkar tidak dilirik dan tidak laku. 

"Dari sini Golkar harusnya banyak belajar," ucap Pangi.

Pangi berpendapat, Airlangga harus membangun citranya. Selain itu, juga harus memanfaatkan momentum politik yang ada.

"Beliau sendiri harus punya reputasi yang baik, punya brand, citra, dan mampu memberi respons pasar positif dan seterusnya," kata Pangi.

Pangi menyebut, Airlangga bisa mencontoh bagaimana PDI Perjuangan membentuk citra Joko Widodo. Mulai dari Wali Kota Solo hingga akhirnya terpilih menjadi presiden untuk kedua kalinya.

Airlangga, kata Pangi, harus pintar memainkan isu populis. Apalagi, saat ini Airlangga menduduki kursi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, sehingga bisa lebih mudah mengambil hati masyarakat dengan kebijakan yang populis.

"Jadi jangan nanti Pak Airlangga Hartarto kalah daya magnetnya oleh capres lain, enggak punya daya tarik, sehingga tidak laku di pasar politik. Terulang kembali Golkar tidak punya calon presiden," terang Pangi.

Sementara, Airlangga pun mengaku, bersyukur jika mendapat dukungan seluruh kader untuk maju dalam Pilpres 2024.

Ia mengatakan, menampung aspirasi dari para kader dan senior Partai Golkar yang menginginkan ada kader Golkar bertarung di Pilpres 2024.

"Kalau dorongan, Alhamdulillah. Tetapi tentu kita melihat proses-proses yang ada," kata Airlangga di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu 4 Desember 2019.

Dilansir dari berbagai sumber, Airlangga lahir di Surabaya, 1 Oktober 1962. Airlangga merupakan putra dari Hartarto Sastrosoenarto, Menteri Perindustrian Indonesia pada 1983 silam. 

Dia menghabiskan masa remajanya di Jakarta. Airlangga sempat mengenyam bangku SMA di Kolese Kanisius, Jakarta. Pada 1987, Airlangga melanjutkan kuliahnya ke Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM),

Lulus dari UGM, ia melanjutkan ke Advanced Management Program (AMP) the Wharton School University of Pennsylvania, Philadelphia pada 1993.

Lalu ia naik jenjang studi ke Master of Management Technology (MMT) The University of Melbourne, Australia pada 1996 dan Master of Business Administration (MBA) Monash University Melbourne, Australia pada 1997.

Airlangga menginjakan kaki di dunia politik pada 2004 silam. Ketika itu ia terpilih sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. Ia menjadi penghuni Senayan selama tiga periode. Di Partai Golkar, Airlangga pernah menjabat Wakil Bendahara periode 2004-2009.

Pada Juli 2016, Airlangga dipercaya Presiden Jokowi mengisi kursi Menteri Perindustrian. Ketika itu, jabatan Airlangga sebagai Menteri Perindustrian sempat dipermasalahkan. Sebab, Presiden Jokowi menyatakan tidak akan mentotelir adanya rangkap jabatan di kabinet pemerintahannya. Namun, Airlangga tak bergeming dengan isu tersebut.

Perjalanan karier politik Airlangga mencapai puncak 13 Desember 2017 saat ia dipercaya memimpin partai beringin. Ia menggantikan Setya Novanto, yang tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Airlangga terpilih secara aklamasi dalam rapat pleno tersebut.

Kini, Airlangga terpilih kembali sebagai ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024. Airlangga juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju.

Saat Munas ke-X, Airlangga menceritakan masa-masa sulit memimpin Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini sempat mengalami dualisme kepengurusan partai, tepatnya usai Pilpres 2014 lalu.

Airlangga menyebut, situasi tersebut disebabkan tak berjalannya pembinaan sebagaimana mestinya. Dia menuturkan, ketika Pilkada 2015 Partai Golkar hampir tidak bisa mengusung calon karena tidak ada kesepakatan dari kedua kepengurusan yang berbeda.

Meski akhirnya ditemukan solusi kompromi, tetapi tidak ada persiapan yang cukup untuk pemenangan Pilkada. Sehingga tingkat kemenangan yang diraih dalam Pilkada 2015 adalah di bawah 50 persen, jauh dari target yang diharapkan.

"Dan tidak sedikit kader-kader Golkar yang maju dalam pilkada tersebut diusung oleh partai lain. Bahkan setelah terpilih ada di antara mereka yang pindah ke partai yang mendukungnya," kata Airlangga di Hotel Ritz-Carlton Kuningan, Jakarta, Rabu 4 Desember 2019.

Airlangga menambahkan, dualisme kepengurusan bisa diakhiri setelah terjadi Munas Luar Biasa pada 2016 di Bali yang melahirkan salah satu keputusan penting.

Munaslub tersebut menetapkan posisi politik Partai Golkar yang semula berada di luar pemerintahan bersama Koalisi Merah Putih, berubah menjadi partai pendukung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla bersama Koalisi Indonesia Hebat.

Namun, seiring berjalannya waktu, Ketum Golkar kala itu Setya Novanto tersandung kasus hukum sehingga Golkar menjadi sorotan masyarakat. Imbasnya, elektabilitas Partai Golkar terjun bebas.

"Karena pucuk pimpinan partai pun ditimpa musibah hukum. Ketika itu Partai Golkar menjadi bulan-bulanan media terutama berita-berita negatif di media sosial sehingga citra dan elektabilitas Partai Golkar merosot cukup tajam," jelas Airlangga.

Dalam situasi krusial tersebut, akhirnya partai beringin kembali menggelar Munaslub pada 2017 yang mengantarkan Airlangga menduduki pucuk pimpinan partai menggantikan Novanto.

"Dalam situasi krusial tersebut mengantarkan terjadinya Munas Luar Biasa tahun 2017 dan saya terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi. Ibarat kapal yang telah oleng dihantam badai besar, Golkar menemukan nakhoda untuk menyelamatkan kapal tersebut sehingga penumpang bisa selamat sampai tujuan," pungkas Airlangga.