6 Hal tentang Pemecatan Dirut Garuda Usai Penyelundupan Onderdil Harley Davidson

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memberhentikan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Ashkara atas penyelundupan onderdil Harley Davidson keluaran 1970-an yang didatangkan dari Prancis. Pemecatan tersebut, usai Ari Ashkara mengaku merupakan pemilik barang selundupan tersebut.

"Saya sebagai Kementerian BUMN, akan memberhentikan saudara Direktur Utama Garuda Indonesia," ujar Erick di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019.

Erick mengatakan, pemecatan Ari Ashkara tidak bisa dilakukan secara langsung sebab harus melewati proses Rapat Luar Biasa Pemegang Saham. Mengingat perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik publik.

"Untuk proses pemberhentian tidak bisa langsung hari ini, nanti ada rapat pemegang saham umum. Tapi kita langsung menunjuk pelaksana tugas," ucap dia.

Erick menambahkan, Kementerian BUMN sebenarnya menginginkan Dirut Garuda Indonesia itu mengundurkan diri. "Saya tadi pagi mengharapkan individu yang terlibat mengundurkan diri daripada dicopot dengan tidak hormat. Dari pada malu disorot keluarga, tetangga," jelasnya.

Erick menegaskan akan segera memberhentikan Dirut Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Ashkara karena terbukti menyelundupkan onderdil Harley Davidson.

Hal ini diungkapkannya ketika memberikan keterangan resmi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Kamis, 5 Desember 2019.

Dirinya mengakui laporan dari komite audit menyebutkan bahwa motor Harley Davidson dimiliki oleh inisial AA, serupa dengan nama Dirut Garuda.

"Dewan komisaris sudah kirim surat dan komite audit sudah kirim surat, mohon maaf untuk menyelesaikan tidak secara individu dan kesepakatan. Integritas dan good corporate governance kita tingkatkan sebaiknya. Sebagai Menteri BUMN, saya akan memberhentikan Dirut Garuda," ujarnya.

Sementara, karena status Garuda Indonesia sebagai perusahaan terbuka (Tbk), maka ada beberapa proses yang harus dilalui terlebih dahulu.

"Pemberhentian, ya, tidak langsung bisa karena ini kan Tbk, jadi nanti ada RUPS lagi," imbuhnya.

Erick juga mengatakan akan segera mengusut oknum yang lain terindikasi terlibat. Sebelum itu, Erick juga mengingatkan pada yang bersangkutan untuk segera mengundurkan diri daripada diberhentikan secara tidak hormat.

"Seperti yang sudah saya sampaikan, saya harapkan individu yang terlibat mustinya mengundurkan diri daripada, mohon maaf, dicopot dengan tidak hormat. Itu kan ada sanksi sosialnya juga," tuturnya.

Beberapa hari ini Garuda Indonesia kembali menghadapi isu penyelundupan onderdil Harley Davidson keluaran 1970an. Di mana, Dirut Garuda Indonesia Ari Ashkara disebut sebagai pemilik barang ilegal itu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, akibat ulah tersebut Ari Ashkara terancam hukuman perdata dan pidana. Sebab, mendatangkan kerugian terhadap negara dan merencanakan pembelian secara terstruktur.

"Apalagi ditulis kerugian negara dan ini menjadi faktor perdata, tapi juga pidana. Ini yang memberatkan," ujar Erick.

Erick melanjutkan, Kementerian BUMN akan mencari seluruh oknum yang terlibat dalam penyelundupan tersebut. Kementerian BUMN akan menggandeng Kementerian Keuangan dalam menyelidiki kasus penyelundupan melalui pesawat Garuda Indonesiaini.

"Tentu proses daripada ini, urusan publik pasti ada prosesnya lagi. Tapi tidak sampai di situ saja, kita akan terus melihat lagi oknum-oknum yang tersangkut dalam kasus ini dan saya yakin Ibu Menkeu dan Dirjen BC akan memproses secara tuntas," kata dia.

Erick mengaku sedih akibat adanya kejadian tersebut. Di tengah upaya memperbaiki citra BUMN, malah ada bos BUMN yang melakukan tindakan tidak terpuji.

"Ketika kita ingin mengangkat citra BUMN, kinerja BUMN tapi kalau oknum di dalamnya tidak siap, ini yang terjadi. Dan itu saya sebagai Menteri BUMN akan memeberhentikan saudara Dirut Garuda. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, saya mohon doa supaya bisa bertugas dengan baik," tandasnya.

Selain itu, Erick menyampaikan hasil laporan komite audit terkait penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Airbus 330-900.

Disebutkan, seseorang berinisial AA (Dirut Garuda Indonesia, Ari Askhara) adalah pemilik dari spare parts Harley Davidson tipe Shovelhead tahun 1970-an tersebut.

"Komite Audit di sini disebutkan punya kesaksian, onderdil diduga milik AA," ujar Erick.

Kronologisnya, AA memberikan instruksi untuk melakukan pembelian motor Harley Davidson tipe Shovelhead tahun 1970-an pada tahun 2018.

Kemudian, pembelian dilakukan pada April 2019. Proses transfer dilakukan di Jakarta ke rekening pribadi finance manager Garuda Indonesia di Amsterdam.

"Saudara IJ yang membantu AA mengurus proses pengiriman dan lainnya," imbuh Erick.

Lalu, motor tersebut dikirimkan pada 17 November silam. Dengan begitu, kuat dugaan bahwa penyelundupan ini dilakukan bersama-sama dalam satu BUMN.

Erick mengaku sangat sedih atas kejadian ini. Di saat dirinya dan tim ingin bersama-sama mengangkat citra BUMN, ada insiden yang justru menjadi penghambat.

"Ini proses menyeluruh di dalam BUMN (Garuda Indonesia). Saya sangat sedih, sedih sekali. Ketika kita ingin mengangkat citra BUMN, namun ada oknum, yang tidak siap," paparnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani beberkan harga motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang diselundupkan dalam pesawat Airbus A330-900 milik PT Garuda Indonesia (Persero).

Harga motor Harley Davidson klasik dengan tipe Shvelhead keluaran tahun 1970-an tersebut mencapai Rp 800 juta per unitnya. Sedangkan harga sepeda Brompton berkisar Rp 50 juta hingga Rp 60 juta per unit.

"Perkiraan nilai motor tersebut Rp 800 juta per unit, sedangkan nilai sepeda Rp 50 hingga Rp 60 juta per unit, mungkin ada yang bilang lebih," ujar Sri Mulyani di Jakarta.

Motor Harley Davidson yang ditemukan dalam keadaan terurai itu tersimpan dalam boks cokelat berjumlah 15 kotak, sedangkan sepeda lipat tersimpan dalam 3 boks cokelat.

Sementara itu, dalam laporan komite audit yang diterima oleh Menteri BUMN Erick Thohir, tercatat inisial AA sebagai pemilik Harley Davidson tersebut. AA sendiri memiliki kemiripan dengan nama Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Ashkara.

Maskapai Garuda Indonesia tengah menjadi sorotan. Terkait dengan aksi penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton oleh Direksi Garuda Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan jika awalnya, ada anak buah Dirut Garuda Indonesia berinisial SAS yang sempat pasang badan mengaku sebagai pemesan onderdil Harley Davidson ilegal tersebut.

Namun, kedok tersebut terbongkar usai kajian menyeluruh dilakukan oleh Kemenkeu. "Saudara SAS mengaku bahwa barang ini dibeli melalui account eBay. Jadi katanya sudah lama melakukan pembelian account eBay. Namun waktu kita cek pengakuan dari saudara SAS akan beli Harley melalui account eBay, kami tak dapat kontak dari penjual yang didapat dari eBay tersebut," ujar dia di Kemenkeu, Jakarta.

Kejanggalan lain kata Sri Mulyani adalah SAS memiliki utang di bank sebesar Rp 30 juta untuk merenovasi rumah. Selain itu, SAS juga diketahui tidak memiliki hobi sebagai pengguna motor gede sejenis Harley Davidson.

"Kita juga lihat saudara SAS punya bank utang sebanyak Rp 30 juta yang dicarikan pada Oktober untuk renovasi rumah. Kita sudah lihat transfer uang dari SAS ke rek istri sebanyak 3 kali senilai Rp 50 juta. Kami melihat saudara SAS ini memang hobby-nya sepeda. Kita ketahui dia tidak punya hobi itu tapi impor Harley. Jadi mungkin dari sepeda ke sepeda motor," papar Sri Mulyani.

Dia melanjutkan, dalam perjalanan ke depan apabila SAS terbukti secara sah dan benar melakukan pemalsuan keterangan maka akan dikenakan konsekuensi hukuman pidana.

"SAS mencoba pasang badan mereka yang beri keterangan tidak benar untuk pemenuhan kewajiban kepabeanan tentu memiliki konsekuensinya," jelas dia.

Ke depan, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, akan terus meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk ke Indonesia. Menurutnya, hal tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh Kemenkeu tetapi juga seluruh pemangku kebijakan.

"Dibutuhkan komitmen seluruh pihak menjaga seluruh Indonesia dari tindak-tidakan ilegal dalam menanggulangi hal-hal tersebut. Tentu seberapapun ketatnya bea cukai kita tidak bisa melaksanakannya sendiri jadi perlu kerja sama dengan berbagai pihak," tandasnya.