Skandal Penyelundupan Harley Davidson di Garuda Indonesia

Awalnya, Bea Cukai melakukan pemeriksaan sarana pengangkut/plane zoeking terhadap pesawat Garuda Indonesia yang datang dari pabrik Airbus di Perancis pada Minggu, 17 November 2019.

"Kedatangan pesawat tersebut diberitahukan oleh pihak Garuda Indonesia, dengan nomor flight GA9721 tipe Airbus A330-900 seri Neo. Pesawat tersebut mengangkut 10 orang kru sesuai dokumen general declaration crew list dan 22 orang penumpang," ujar dia di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Dari 22 penumpang, SAW dan LS mengaku sebagai pemilik barang selundupan. SAW adalah nama yang tertera pada claimtag 15 koli yang berisi sparepart motor Harley Davidson bekas dengan kondisi terurai.

Sedangkan LS adalah nama yang tertera pada claimtag 3 koli yang berisi 2 unit sepeda Brompton kondisi baru beserta aksesoris sepeda.

Pendaratan pesawat tersebut dilakukan di hanggar PT GMF sesuai permohonan izin yang disampaikan pihak Garuda Indonesia kepada Bea Cukai Soekarno Hatta.

Pendaratan di hanggar PT GMF dilakukan khusus untuk keperluan seremoni dikarenakan pesawat tersebut bertipe baru dan belum pernah dimiliki/dioperasikan oleh Garuda Indonesia sebelumnya.

Dalam permohonan izin yang disampaikan, Garuda Indonesia juga meminta kepada Bea Cukai untuk melakukan proses kegiatan pemeriksaan kepabeanan pada saat pesawat tiba.

Hasil pemeriksaan Bea Cukai terhadap pesawat tersebut, pada bagian kabin cockpit dan penumpang pesawat tidak diketemukan pelanggaran kepabeanan dan tidak ditemukan barang kargo lain (sesuai dokumen cargo manifest: nil cargo).

"Namun pemeriksaan pada lambung pesawat (tempat bagasi penumpang) ditemukan beberapa koper bagasi penumpang dan 18 koli yang keseluruhannya memiliki claimtag sebagai bagasi penumpang," jelasnya.

Terhadap bagasi penumpang berupa koper telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang-barang keperluan pribadi penumpang sedangkan pemeriksaan terhadap 18 koli tersebut ditemukan 15 koli berisi sparepart motor Harley Davidson bekas dengan kondisi terurai, dan 3 koli berisi 2 unit sepeda Brompton kondisi baru beserta aksesoris sepeda.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, akibat ulah tersebut Ari Ashkara terancam hukuman perdata dan pidana. Sebab, mendatangkan kerugian terhadap negara dan merencanakan pembelian secara terstruktur.

"Apalagi ditulis kerugian negara dan ini menjadi faktor perdata, tapi juga pidana. Ini yang memberatkan," ujar Erick.

Erick melanjutkan, Kementerian BUMN akan mencari seluruh oknum yang terlibat dalam penyelundupan tersebut. Kementerian BUMN akan menggandeng Kementerian Keuangan dalam menyelidiki kasus penyelundupan melalui pesawat Garuda Indonesiaini.

"Tentu proses daripada ini, urusan publik pasti ada prosesnya lagi. Tapi tidak sampai di situ saja, kita akan terus melihat lagi oknum-oknum yang tersangkut dalam kasus ini dan saya yakin Ibu Menkeu dan Dirjen BC akan memproses secara tuntas," kata dia.

Erick mengaku sedih akibat adanya kejadian tersebut. Di tengah upaya memperbaiki citra BUMN, malah ada bos BUMN yang melakukan tindakan tidak terpuji.

"Ketika kita ingin mengangkat citra BUMN, kinerja BUMN tapi kalau oknum di dalamnya tidak siap, ini yang terjadi. Dan itu saya sebagai Menteri BUMN akan memeberhentikan saudara Dirut Garuda. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, saya mohon doa supaya bisa bertugas dengan baik," tandasnya.

Polri menyerahkan sepenuhnya penyidikan kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai.

Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan hal itu merupakan kewenangan dari PPNS.

Kendati begitu, tidak menutup kemungkinan PPNS itu akan berkoordinasi dengan polisi saat mengusut dugaan penyelundupan onderdil Harley Davidson.

"Kemudian penyidik pegawai negeri sipil nanti juga kita koordinasikan di Polri juga sudah ada Korwas PPNS atau nanti dari Bea dan Cukai PPNS-nya," kata Argo di Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Menurut dia, kapasitas polisi hanya membantu PPNS dalam melakukan penyidikan dugaan penyelundupan onderdil Harley Davidson itu.

"Jadi namanya PPNS itu mempunyai kewenangan apa? Menyidik kan? Ada itu di Bea Cukai juga ada kan, kita juga asistensi juga," tutur Argo.

Sementara, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan siap jika lembaga antirasuah diminta untuk membantu dalam pengusutan penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda Brompton di PT Garuda Indonesia.

"Bisa kita supervisi bila ada masalah dalam penindakannya," ujar Saut saat dikonfirmasi Jumat (6/12/2019).

Kementerian Badan Usaha Mililk Negara (BUMN) sendiri diketahui tak akan menyerahkan kasus yang menjerat Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Ashkara ke KPK.

Meski demikian, menurut Saut, supervisi antarpenegak hukum merupakan tugas dari lembaga antirasuah. Saut memastikan pihaknya akan membantu jika Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu membutuhkan tenaga dari tim lembaga antirasuah.

Saut memastikan, sebuah kasus yang tengah ditangani lembaga penegak hukum tak bisa diambil alih oleh penegak hukum lainnya.

"Yang sudah ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya, kita tidak bisa masuk," kata Saut.